TEMPO Interaktif, Solo: Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan mendukung Amien Rais sebagai Presiden RI pada Pemilu 2004, menuai protes. Salah satu protes datang dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Zaenal Ma’arif. Zaenal menilai langkah pengurus PP Muhammadiyyah itu justru akan memecah belah warga Muhammadiyyah. "Harus disadari warga Muhammdiyyah itu berada di hampir semua partai politik, bukan hanya di PAN saja. Dukungan langsung kepada Amien Rais ini justru telah menjerumuskan ormas ini ke kancah politik praktis dan akan memecah belah warganya," ungkap Zaenal Ma’arif kepada wartawan, Kamis (11/2) di Solo.Dikatakan Zaenal yang juga caleg untuk DPR RI ini, para pengurus Muhammadiyah hendaknya berkaca dari sejarah. Sejak Pemilu 1955, 1971 maupun 1999, keterlibatan ormas ini dalam kancah politik praktis tidak pernah mendapat persetujuan dari warganya dan selalu menjadi kemelut berkepanjangan. Ia kemudian mencontohkan pada Pemilu 1955, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Hal itu kemudian menjadi perdebatan di kalangan internal. "Begitu pula terhadap keberadaan PAN bagi warga Muhammadiyyah yang hingga kini masih menimbulkan polarisasi sikap,’’ tandasnya. Zaenal yang juga menjadi staf pengajar di Universitas Muhammdiyah Surakarta (UMS) ini menilai penyebutan nama Amien Rais sebagai capres dukungan Muhammadiyah itu, adalah cara yang salah. Seharusnya PP Muhammadiyyah hanya menyebut kriteria dan syarat-syarat saja. "Ini bukan soal pribadinya Pak Amien, melainkan cara yang ditempuh para pengurus Muhammadiyah ini sebagai cara yang keliru,’’ tambahnya.Ia kemudian mencontohkan nasib Muhammdiyah pada Pemilu 1999 lalu. Pada saat itu di beberapa wilayah banyak aset atau kantor serta warga Muhammadiyah yang menjadi sasaran kekerasan orang-orang yang tidak suka terhadap Amien Rais. Padahal, kata saat itu Muhammadiyah tidak pernah memberikan dukungan secara langsung kepada Amien. Lebih jauh, Zaenal menyebut dasar yang dipakai Rapat Pleno dalam memutuskan dukungan kepada Amien Rais itu, tidak kuat. "Kalau landasan yang dipakai hanya berdasar Sidang Tanwir di Denpasar 2002 dan sidang Tanwir di Makassar 2003, itu tidak kuat. Karena bukan aspirasi seluruh warga Muhammadiyah, melainkan hanya aspirasi para pengurus wilayah saja,’’ paparnya.Karena itu, Zaenal berencana melayangkan protes resmi ke pengurus Muhammadiyah. Ia akan menggalang protes ini dengan para kader Muhammadiyah lainnya yang kini tersebar di berbagai partai politik maupun dari kalangan warga Muhammadiyah yang tidak sependapat dengan langkah ini pengurus mereka. "Ormas ini harus tampil elegan dalam menyikapi Pemilu," tukasnya.Anas Syahirul - Tempo News Room