TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tak mempersoalkan posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. Golkar juga tak merasa terganggu dengan sikap berbeda yang sering ditunjukkan PKS sebagai salah satu anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Ya kami nyaman-nyaman saja," ujar Aburizal usai membuka Rapat Koordinasi DPP Golkar dengan Dewan Pertimbangan Partai Golkar Seluruh Indonesia di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 3 April 2012.

Menurut Ical, perjanjian dalam koalisi merupakan urusan presiden dengan masing-masing partai, bukan perjanjian antara partai koalisi. Karena itu setiap partai dalam koalisi tidak bisa memberikan pendapat terhadap anggota koalisi lain.

Ical memastikan kalaupun ada pergantian anggota koalisi, sepenuhnya menjadi keputusan ketua koalisi. "Yang menentukan adalah yang membuat kontrak, itu jelas," ujar dia.

Kontrak antara presiden dan anggota koalisi ini, kata Ical, menjadi pegangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan koalisi. Apalagi, selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengutamakan kontrak dalam membangun hubungan koalisi. Dengan begitu SBY bisa mengatur hubungan dengan partai tanpa dicampuri partai lain.

Golkar, kata Ical, juga tak bisa berpendapat mengenai nasib PKS dalam koalisi. Alasannya hal itu tergantung perjanjian dengan partai. "Perjanjian koalisi antara presiden dengan partai koalisi."

IRA GUSLINA SUFA