TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pendidikan Darmaningtyas menganggap Rancangan Undang-Undang Pendidikan tak perlu memuat beleid perguruan tinggi internasional. Sebab, embel-embel internasional sudah melekat pada perguruan tinggi Indonesia. Bila dikukuhkan dalam sebuah undang-undang malah menjadi masalah.
"Sejak 1950-an, perguruan tinggi kita sudah diterima di kancah internasional. Jadi, buat apa embel-embel itu," kata dia saat dihubungi, Jumat 30 Maret 2012.
Ia menilai kebijakan itu akan membawa masalah seperti rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) untuk sekolah dasar dan lanjutan yang kini digugat di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, bisa mengakibatkan membengkaknya biaya bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi."Jangan membawa masalah sekolah dasar ke perguruan tinggi," ujar dia.
Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pendidikan. Kebijakan ini menjadi alot karena beleid tentang perguruan tinggi internasional masih dirumuskan. Dalam proses ini terjadi tarik-menarik kebijakan karena sebagian fraksi menolak dengan alasan bisa membengkakkan biaya pendidikan.
Menurut Darmaningtyas kualitas perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup mendunia karena hampir setiap kampus sudah memiliki banyak dosen lulusan luar negeri. Otomatis, hasil pendidikan di luar negeri bakal diterapkan di dalam negeri.
Seharusnya, kata dia, yang menjadi fokus Dewan adalah memperjuangkan agar biaya pendidikan bisa ditekan, sehingga semua masyarakat tidak terhambat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. "Harus ada jaminan hambatan ekonomi tidak ada lagi," ujarnya.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia
4 jam lalu
Gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat telah menyebar ke berbagai universitas di Australia.
Baca SelengkapnyaDemo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?
16 jam lalu
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina
Baca SelengkapnyaPolisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina
17 jam lalu
Kepolisian Philadelphia menolak permintaan Universitas Pennsylvania untuk membubarkan paksa perkemahan mahasiswa pendukung demo Palestina
Baca SelengkapnyaUniversitas Sciences Po Prancis Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Putus Hubungan dengan Israel
1 hari lalu
Universitas Sciences Po di Paris menolak tuntutan mahasiswa untuk memutus hubungan dengan universitas-universitas Israel.
Baca SelengkapnyaBrown Jadi Universitas AS Pertama yang Pertimbangkan Divestasi dari Israel
1 hari lalu
Pengunjuk rasa pro-Palestina dan anti-Israel membersihkan perkemahan di kampus setelah mencapai kesepakatan dengan administrasi universitas Brown.
Baca SelengkapnyaUSAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
6 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaPolisi Prancis Bubarkan Unjuk Rasa Pro-Palestina di Universitas Sciences Po
8 hari lalu
Polisi Prancis membubarkan unjuk rasa pro-Palestina di Paris ketika protes-protes serupa sedang marak di Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaMau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?
9 hari lalu
Berminat menjadi sarjana hukum, tentu saja harus kuliah di fakultas hukum. Berikut yang perlu disiapkan calon mahasiswa hukum.
Baca Selengkapnya5 Kampus Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2024
17 hari lalu
QS World University Rankings atau QS WUR by Subject 2024 kembali menghadirkan daftar kampus dengan jurusan kedokteran terbaik di Indonesia.
Baca Selengkapnya10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas
22 hari lalu
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan 10 program studi paling ketat dalam SNBP) 2024. Apa saja?
Baca Selengkapnya