TEMPO.CO, Medan - Isu unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan ribuan demonstran anti-kenaikan bahan bakar minyak di Medan hari ini, Senin, 26 Maret 2012, menyebabkan sejumlah pusat perbelanjaan dan kantor pemerintah lengang. Polisi dibantu TNI-AD yang menjaga obyek vital dan kantor pemerintahan mengingatkan sejumlah warga kota kepada peristiwa unjuk rasa Mei 1998.
Pantauan Tempo, di kantor Gubernur Sumatera Utara, hampir seluruh ruangan dari lantai satu hingga lantai sepuluh (ruangan kerja gubernur) lengang. Tak terlihat kesibukan pegawai seperti biasanya di awal pekan. "Kami memang khawatir terjadi kerusuhan seperti peristiwa Mei 1998. Kami pun terpaksa masuk kerja untuk menyelesaikan tugas secepatnya agar bisa pulang," kata Kepala Sub-bagian Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara Dian Tito kepada Tempo, Senin, 26 Maret 2012.
Polisi dibantu anggota TNI-AD dari Kodam I/Bukit Barisan terlihat berjaga mulai dari pintu masuk kantor gubenur hingga sekeliling kantor gubernur di Jalan Diponegoro. Dua mobil penghalau massa siaga di halaman utama kantor gubernur. Tak jauh dari mobil penghalau massa, pasukan Brigade Mobil dibantu Gegana siaga di sekitar pusat perbelanjaan Sogo, yang letaknya sekitar 50 meter dari kantor gubernur.
Suasana lengang juga terlihat di sekitar Lapangan Merdeka Medan sebagai titik nol Kota Medan, sekitar 1 kilometer dari kantor gubernur. Di lapangan ini, ratusan aktivis serikat buruh sudah mulai terlihat berkelompok-kelompok menunggu demonstran lain datang. "Kami akan pakai halaman kantor gubernur sebagai tempat unjuk rasa. Tuntutan kami satu, yakni pemerintah dan DPR membatalkan rencana kenaikan bahan bakar. Jika pemerintah masih ngotot menaikkan harga BBM, kami akan terus menekan pemerintah dengan berbagai cara," kata Tongam Siregar, koordinator krisis center aksi tolak kenaikan BBM di Medan itu.
Salah seorang karyawati bank di sekitar Lapangan Merdeka mengaku resah. "Seperti akan terjadi kerusuhan. Saya khawatir anak saya yang sedang sekolah. Mudah-mudahan tidak terjadi kerusuhan seperti tahun 1998, ya," kata Lusi, karyawati bank tersebut.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis berharap unjuk rasa berlangsung damai. Meski yang memutuskan naik tidaknya BBM adalah pemerintah pusat dan DPR, pemerintah Sumut, kata Nurdin, juga akan bersikap soal usulan kenaikan BBM. "Mudah-mudahan unjuk rasa hari ini dan seterusnya damai. Pemerintah Provinsi Sumut tentunya akan menyampaikan kondisi ini kepada pemerintah pusat," katanya.
