TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung, hari ini, Kamis, 22 Maret 2012. Olly datang ke kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB, disusul Tamsil kira-kira 10 menit kemudian.
"Saya diperiksa sebagai saksi atas keterangan Wa Ode Nurhayati," kata Tamsil sebelum diperiksa. Adapun Olly enggan menyampaikan keterangan.
Wa Ode Nurhayati adalah tersangka dalam kasus suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Ia diduga menerima duit Rp 6,75 miliar dari Haris Andi Surahman, orang yang mengaku pengusaha asal Sulawesi Tenggara.
KPK menduga uang itu adalah sogokan supaya Wa Ode memasukkan empat daerah yang dipesan Haris dalam daftar penerimaan dana penyesuaian infrasturktur pada APBN 2011. Keempat daerah itu adalah Aceh Bedar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa.
Januari lalu, Wa Ode menyebutkan banyak anggota Badan Anggaran DPR yang menggunakan proyek PPID untuk meraup rupiah. Ia telah menyerahkan data kepada KPK. Data itu memuat penyalahgunaan kewenangan empat pimpinan Banggar dalam proyek PPID pada 2011.
GADI MAKITAN
Berita terkait
Apa Alasan DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024?
57 hari lalu
DPD RI sepakat untuk membentuk panitia khusus dugaan kecurangan Pemilu 2024, apa alasan DPD RI?
Baca SelengkapnyaTimnas Amin Minta Maaf ke PP Muhammadiyah Soal Klaim Tamsil Linrung
22 Desember 2023
Timnas Amin menghargai netralitas PP Muhammadiyah dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaPergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap
20 September 2022
Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca Selengkapnya3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda
23 Oktober 2017
Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca Selengkapnya