TEMPO.CO, Kebumen – Mangkraknya proyek pengolahan buah nyamplung menjadi minyak biodiesel ramah lingkungan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, disebabkan rendahnya harga jual buah itu ke pengolahan minyak. Selain itu, teknologi pembuat minyak bantuan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dinilai tidak tepat.
“Teknologi pemecah buah nyamplung tidak sempurna sehingga buah yang dipecah tidak halus,” kata Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Kebumen, Sutarno, saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Maret 2012.
Sutarno mengatakan petani nyamplung enggan menjual produknya ke tempat produksi karena satu kilogram nyamplung hanya dibeli Rp 1.000. Ia berharap pemerintah bisa memberikan subsidi agar buah nyamplung bisa dibeli dengan harga Rp 2.000 per kilogram.
Dengan harga Rp 2.000 per kilogram, kata dia, petani sudah mendapatkan untung, terutama untuk transportasi ke tempat pengolahan. Selama ini petani hanya membiarkan tanaman nyamplung berbuah tanpa dipetik hasilnya.
Ia menyebutkan mesin pengolahan nyamplung di Kebumen terletak di Desa Tegalratna, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Mesin itu berada di sana sejak 2009, namun gagal digunakan karena tidak bisa memisahkan antara kulit nyamplung dan isinya.
Sutarno melanjutkan, di Kebumen saat ini sudah ditanam sekitar 50 ribu pohon nyamplung. Pohon sebanyak itu bisa menghasilkan sekitar 300 ton minyak biodiesel setiap tahunnya. “Kalau dibandingkan Purworejo, produksi nyamplung di Kebumen sebenarnya hasilnya lebih tinggi,” katanya.
Ia menjelaskan petani nyamplung tersebar di tujuh kecamatan di Kebumen, membentang di pesisir selatan daerah itu. Sutarno berharap pemerintah pusat mempunyai keinginan politik yang kuat agar proyek energi terbarukan itu bisa diselamatkan.
Sebelumnya, Bupati Purworejo Mahsun Zain, Senin kemarin, melakukan perjalanan atau road test biodiesel nyamplung Yogyakarta-Jawa Tengah. Rombongan sempat singgah di Kebumen dan diterima oleh Bupati Kebumen Buyar Winarso. “Kami berharap, ke depan, ada kerja sama antara dua kabupaten karena produksi buah nyamplung di sini cukup banyak,” katanya.
Ia menyebutkan unit pabrik energi terbarukan yang dibangun pemerintah pusat di Kebumen saat ini mangkrak. Bahkan beberapa komponen tidak memenuhi standar sehingga hasil dan kualitas olahannya masih sangat rendah. Mangkraknya mesin juga dipicu oleh biaya produksi yang masih terlalu tinggi.
ARIS ANDRIANTO
Berita terkait
Uni Eropa Diprotes, Bio Diesel Indonesia Disebut Terlalu Murah
5 September 2019
Bio Diesel dari Indonesia sudah terkena tarif bea masuk 18 persen.
Baca SelengkapnyaBahan Bakar Biodiesel B30 Diuji Kehandalan dengan Jarak 640 KM
15 Agustus 2019
Biodiesel B30 telah sukses uji coba start ability di Dieng, Jawa Tengah pada Rabu 14 Agustus 2019.
Baca SelengkapnyaSoal Penerapan B30, Mitsubishi: Kami Sudah Fokus ke Euro 4
15 Desember 2018
Mitsubishi mengklaim sudah siap menerapkan B20 sejak 2016 atau 2 tahun sebelum diberlakukan pada September 2018.
Baca SelengkapnyaPertamina Uji Komparasi Bahan Bakar Mesin Diesel 20 Ribu Km
22 November 2017
Pengujian menggunakan 2 bus sejaus 20 ribu kilometer dengan rute Pulo Gebang - Pekalongan dan Cikarang -Pekalongan.
Baca SelengkapnyaFebruari Ini Harga Biodiesel Naik Rp 131 per Liter
2 Februari 2017
Harga indeks pasar (HIP) bahan bakar biodiesel Februari 2017 kembali naik hingga menyentuh angka Rp 9.493 per liter.
Baca SelengkapnyaTahun Depan, Biodiesel Disalurkan 5 Juta Kiloliter
10 Oktober 2015
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan campuran bahan bakar nabati pada solar mencapai 20 persen pada tahun depan.
Baca SelengkapnyaPenggunaan Biodiesel Bakal Capai 4 Juta Kiloliter
13 Januari 2014
PLN akan ikut membeli biodiesel.
Baca SelengkapnyaSolar di Indonesia Barat Sudah Dicampur Biodiesel
12 September 2013
Kadar biodiesel ditetapkan 10 persen.
Baca SelengkapnyaProdusen Biofuel Berharap Kepastian Usaha
9 Juli 2009
Presiden terpilih diharapkan segera mensahkan revisi peraturan presiden nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Baca SelengkapnyaSubsidi Minyak Nabati Diusulkan Rp 1,2 Triliun
27 Mei 2009
Kemampuan kapasitas terpasang biodiesel sudah mampu memenuhi kebutuhan minimum mandatori yaitu lima persen.
Baca Selengkapnya