TEMPO.CO, Surabaya -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, menilai banyak hakim pajak yang kurang berkompeten dalam menangani peradilan perpajakan. Ia menilai rendahnya kompetensi itu karena pola rekruitmen yang kurang transparan.
Oleh karena itu, kata Busyro, KPK mendesak pola rekrutmen hakim pajak agar dilakukan lebih transparan dengan lebih mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang ada.
"Kami sudah lakukan kajian, bahkan sudah kami sampaikan langsung ke Menteri Keuangan, dirjen terkait, dan Ketua Pengadilan Pajak," kata Busyro seusai menghadiri pencanangan Zona Integritas Cegah Korupsi lewat perbaikan pelayanan publik Pemerintah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, 6 Maret 2012.
Selain problem SDM Hakim Pajak, lemahnya proses peradilan pajak, kata Busyro, juga akibat belum adanya kode etik bagi mantan hakim pengadilan pajak yang menjadi kuasa hukum.
KPK berharap, seleksi hakim pajak bisa meniru proses seleksi anggota Komisi Yudisial. "Komisi Yudisial bisa transparan. Seleksi hakim pajak saya kira juga bisa," kata bekas Ketua Komisi Yudisial itu.
FATKHUROHMAN TAUFIQ
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
11 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
12 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
18 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
21 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya