TEMPO.CO, Surakarta - Kementerian Perumahan Rakyat segera membangun rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS). Rumah dengan tipe 36 tersebut akan dijual dengan harga Rp 25 juta. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan harga rumah bisa murah karena lahannya disediakan oleh pemerintah daerah setempat. “Tanahnya hibah pemerintah dan kami yang membangun,” katanya di Surakarta, Kamis, 23 Februari 2012.
Meski seharga Rp 25 juta, kualitasnya sudah memadai. Misalnya, dindingnya menggunakan semen pasir, lalu rangka besi siku, rangka beton, dan cor dinding sedalam 7 sentimeter. Saat ini sudah ada 49 kabupaten dan kota di Indonesia yang menandatangani kesepakatan membangun rumah murah tersebut dengan Kementerian Perumahan Rakyat.
Sebagai tahap awal, saat ini sedang dibangun 7 ribu unit rumah di 9 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Hingga tahun lalu sudah selesai 2 ribu rumah, yang akan diberikan ke warga eks pengungsi Timor Timur. “Setelah di NTT selesai, baru kami membangun rumah murah untuk PNS,” kata Djan. Nantinya PNS cukup membayar uang cicilan sebesar Rp 250 ribu per bulan selama maksimal 15 tahun.
Dia menambahkan harga Rp 25 juta itu belum termasuk penyambungan listrik dan air serta pengurusan sertifikat tanah dan izin-izin lain, seperti izin mendirikan bangunan. Namun dia memperkirakan penambahan biaya-biaya tersebut tidak akan terlalu banyak. “Kalau akhirnya harus menambah biaya, tetap lebih murah daripada harga pasaran rumah tipe 36,” katanya.
Apalagi, Djan menambahkan, jika pihak-pihak terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah setempat bersedia menggratiskan biaya dan izin-izin tersebut.
UKKY PRIMARTANTYO
Berita terkait
Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target
3 Oktober 2023
Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen
Baca SelengkapnyaJika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR
5 Maret 2019
BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.
Baca SelengkapnyaAnggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan
17 November 2017
Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.
Baca SelengkapnyaPNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan
2 November 2017
Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.
Baca SelengkapnyaPengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah
24 Oktober 2017
Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.
Baca SelengkapnyaProgram 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan
24 Oktober 2017
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.
Baca SelengkapnyaGaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi
19 Oktober 2017
Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi
19 Oktober 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sertifikasi massal tenaga kerja konstruksi tahap III secara serentak.
Baca SelengkapnyaSisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah
17 Oktober 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan sedikitnya 2,2 juta unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening
17 Oktober 2017
Kementerian PUPR berupaya mengembalikan kondisi Danau Rawa Pening di Semarang yang terancam tekanan sedimentasi dan pencemaran.
Baca Selengkapnya