TEMPO.CO, Semarang - Proses alih fungsi lahan hutan Penggaron, Semarang, hingga kini masih terkendala izin. Lahan seluas 500 hektare yang direncanakan menjadi taman safari atau Jateng Park belum mendapat lampu hijau dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Teguh Hadi Siswanto menyatakan izin prinsip dari Menteri Kehutanan dan Menteri BUMN untuk memulai proses pembangunan belum juga turun. Pemerintah pusat enggan menurunkan izin lantaran investor belum mampu memenuhi verifikasi. Verifikasi tersebut berkaitan dengan kompetensi konsorsium yang akan mendukung investor, yakni PT Botan Rahardjo Propertindo, serta kemampuan pendanaan perusahaan tersebut.
“Kami punya dua bapak, Menteri Kehutanan dan BUMN untuk mendapatkan izin itu,” kata Teguh, Kamis, 23 Februari 2012.
Teguh optimistis, proses pembangunan Jateng Park di hutan Penggaron bisa berjalan baik. “Sepanjang dua verifikasi berjalan, maka akan jalan terus,” katanya. Dua pekan lalu, investor sudah diminta untuk melengkapi kompetensi serta kemampuan pendanaan, tapi PT Botan belum bisa menyampaikannya.
Teguh menyatakan sejak awal PT Perhutani sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) sehingga proyek Jateng Park ini akan jalan terus. “Kami ada MoU. Kami berharap bisa berjalan. Hutan untung, Perhutani untung, masyarakat untung, pemerintah daerah bisa dapat pendapatan,” ujarnya.
Perhutani sudah mempunyai kebijakan final bahwa hutan Penggaron diproyeksikan sebagai lokasi pariwisata. Lahan yang diambil sepertiga dari total luas hutan Penggaron sebesar 1.500 hektare.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTargetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi
30 Oktober 2017
Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.
Baca SelengkapnyaKLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha
23 Agustus 2017
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.
Baca SelengkapnyaWalhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...
16 Agustus 2017
WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek
2 Agustus 2017
Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan
9 Juli 2017
Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.
Baca SelengkapnyaMenebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi
26 Maret 2017
Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.
Baca SelengkapnyaPemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti
25 Maret 2017
Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa
25 Maret 2017
Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.
Baca SelengkapnyaBeda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat
25 Maret 2017
Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.
Baca Selengkapnya