TEMPO Interaktif, Jakarta: AKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Wiranto dan lima perwira TNI, yang dituduh bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur, masuk dalam daftar orang yang dicegah masuk ke Amerika Serikat.Mengutip seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya, harian The Washington Post edisi Jumat (16/1) memberitakan, Departemen Luar Negeri AS membuat keputusan itu karena kecewa pada sikap pemerintah Indonesia berkaitan dengan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Timor Timur. Pejabat itu juga mengatakan sikap tersebut merupakan ungkapan kekecewaan atas kegagalan pengadilan HAM ad hoc kasus Timtim yang pernah mencoba mengadili Wiranto dan beberapa perwira TNI lainnya. Menurut The Washington Post, penolakan pengadilan HAM ad hoc Timtim untuk memejahijaukan para perwira militer dan aparat kepolisian Indonesia membuat marah Departemen Luar Negeri AS. Peradilan itu oleh sumber tersebut dianggap melecehkan bukti yang telah ada. Keputusan untuk menolak visa keenam orang itu, menurut pejabat tersebut, merupakan suatu usaha untuk menyatakan ketidaksetujuan pemerintahan AS. "Sudah menjadi persepsi umum bahwa tuntutan itu diajukan dan keputusan beralasan sudah dibuat," kata pejabat pemerintah yang terlibat dalam rapat keputusan tersebut. Keputusan pencegahan masuk ke AS terhadap keenam perwira TNI itu, ujarnya, "Memberi cahaya yang berbeda." Wiranto yang diminta tanggapan mengatakan, ia telah meminta timnya untuk memeriksa kebenaran berita itu kepada Menteri Luar Negeri. "Tim saya sudah melakukan checking melalui Menlu kita. Dan Menlu sudah melakukan pengecekan ke Amerika Serikat, tidak ada itu mengenai pencekalan," kata Wiranto menjawab pertanyaan Tempo News Room di Bandung kemarin.Salah seorang calon presiden dari Partai Golkar ini mengatakan, rumor pencekalan ke luar negeri itu sudah lama berkembang. Ia juga menyebutkan telah banyak mendengar rumor negatif yang lain. "Biasalah, tiap minggu ada isu-isu negatif tentang saya. Dulu ada isu mengenai pengeboman, saya dibilang ada di belakangnya. Lalu ada isu di belakang mahasiswa radikal, kemudian isu mengenai Semanggi-Trisakti, BNI, sekarang isu dicekal," ujar Wiranto.Wiranto mengaku tak menemukan masalah kunjungan ke luar negeri. Ia menyebut pernah mengunjungi Cina dan Singapura. "Itu pada saat awal pendaftaran calon presiden dan masuk konvensi Golkar," kata Wiranto. Mengenai tudingan terlibat dalam pelanggaran HAM di Timtim, Wiranto membantah. Ia menyatakan statusnya dalam pengadilan HAM ad hoc Timtim bukan tersangka, melainkan saksi. "Soal Timor Timur, saya sudah melalui pengadilan yang jelas," kata Wiranto. Marty Natalegawa, juru bicara Departemen Luar Negeri, saat dihubungi, Sabtu (17/1), mengatakan, pencekalan terhadap Wiranto dan lima perwira militer itu belum resmi. Deplu, katanya, belum menerima surat pencekalan terhadap mantan Panglima TNI itu dan rekan-rekannya. "Masih belum dikonfirmasi," kata Marty yang mengaku mendapat informasi itu setelah membaca The Washington Post. Sementara itu, juru bicara Deplu AS Richard Boucher, seperti dikutip AFP, menolak berkomentar mengenai laporan tersebut. Dia mengatakan, daftar yang dikutip The Washington Post merupakan dokumen rahasia. Namun, dia tidak menyangkal bahwa enam warga Indonesia dimasukkan dalam daftar tersebut."Kami dilarang oleh undang-undang untuk memberitahukan siapa yang ada di dalam daftar itu. Saya tidak dalam posisi untuk mengomentari visa yang memenuhi syarat atau yang tidak," kata Boucher.Masalah pencekalan ini mencuat ketika pemerintahan Bush sedang meningkatkan hubungan dengan militer Indonesia dan polisi untuk melacak para teroris. Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah Amerika Serikat menekan militer Indonesia untuk bekerja sama dengan FBI dalam penyelidikan penyerangan terhadap warga Amerika yang tewas di Timika pada Agustus 2003. afp/washingtonpost/edy can/bobby gunawan/tnr