TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, menilai ada upaya mempolitisir masalah pendirian BIN di daerah-daerah. Dia juga mensinyalir ada upaya mengadu domba antara BIN dan TNI/Polri, di balik ramainya pernyataan soal tersebut. Padahal, kata dia, pendirian BIN di daerah adalah barang lama yang sudah ada sejak masa revolusi. Demikian dikatakan Kepala BIN kepada Tempo News Room dan detik.com usai acara pembukaan pertemuan stake holder sektor minyak dan gas di Istana Bogor, Jumat (16/1). "Itu pada mempolitisir, kan jadi pepesan kosong," kata dia dengan nada kesal. Hendroproyono menjelaskan, pendirian intelijen di daerah sudah ada sejak lama, jauh sebelum dia menjadi Kepala BIN. Oleh sebab itu, dia membantah bahwa pemerintah tengah membahas dan mempersiapkan hal tersebut, termasuk kemungkinan bahwa pemerintah sudah merekrut orang-orang. "Tidak ada itu. Kepresnya (Keputusan Presiden) juga tidak ada, yang membahas itu siapa? Itu bisanya yang ngomong saja," katanya. Menurut dia, pendirian intelijen di daerah itu sama saja dengan pendirian kantor-kantor perwakilan instansi di daerah. "Tidak cuma intelijen, semua juga punya kantor di daerah, jadi itu biasa," ujarnya. Hendropriyono mensinyalir ada upaya untuk mengadu domba antara instansi yang dipimpinnya dengan TNI dan Polri. Namun dia yakin usaha itu akan gagal, karena ketiga instansi tersebut akan sulit diadu domba. "Biarin saja ribut sendiri kayak orang gila. Pepesan kosong diributin, tidak ada apa-apanya," ujar dia. Ketika disinggung mengenai rencana menjadikan gubernur sebagai koordinator BIN di daerahnya masing-masing, Hendro juga membantah. Menurut dia, hal yang lazim bahwa Gubernur mengepalai segala sesuatu di daerah, termasuk intelijen. "Jadi tidak ada masalah? Dibikin-bikin itu, ngarang!" kata dia, ketus. Deddy Sinaga - Tempo News Room