Presiden SBY: Mestinya FPI Bertanya Kenapa Ditolak
Reporter
Editor
Senin, 13 Februari 2012 22:07 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Wapres Boediono (kirii). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata memantau kasus penolakan pendirian Front Pembela Islam (FPI) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pasca-kejadian protes ribuan warga Dayak, Sabtu, 11 Februari 2012 lalu, Presiden mengaku langsung berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang.
"Saya langsung berkomunikasi dengan Menko Polhukam dan Kapolri," kata Presiden SBY kala bertanya-jawab dengan wartawan di Istana Negara, Senin, 13 Februari 2012 malam.
Menurut SBY, pemerintah menjamin kebebasan warganya untuk berorganisasi. Apalagi Indonesia telah memiliki UU Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1985. Aturan itu membolehkan setiap organisasi membuat cabang. Meski begitu, organisasi itu pun harus melihat keberadaannya di satu daerah.
Jika kehadiran organisasi massa tidak membuat nyaman warga daerah itu, menurut SBY, seharusnya organisasi itu introspeksi. "Mestinya mereka bertanya, kenapa yang lain boleh, tapi saudara-saudara kita yang ada di FPI tidak boleh? Kenapa justru ditolak?" kata SBY. "Jadi harus dicari akar masalahnya."
SBY juga mengungkapkan telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri soal UU Ormas. Dalam UU itu, disebutkan betul bagaimana negara menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat. "Tapi tidak ada freedom of action," kata SBY.
Presiden menegaskan, semua organisasi masyarakat bisa melakukan kegiatan dan mendirikan cabang di mana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU yang ada. "Sehingga ada ruang bagi organisasi untuk tetap beraktivitas dalam rambu-rambu yang baik sehingga bisa mencegah seperti yang terjadi di Kalimantan atau mungkin di tempat lain," ujar SBY.
