Pelajar melihat patung tokoh-tokoh pers Indonesia, di Monumen Pers Nasional, Solo, Jateng, Rabu (8/2). Kunjungan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional itu bertujuan memperkenalkan profesi jurnalis sejak dini. ANTARA/Andika Betha
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghimbau pers untuk mampu mengembalikan independensi di tengah derasnya industrialisasi media saat ini. “Kini pers telah jadi industri. Kita semua dan insan pers, khususnya, harus mampu mengembalikan independensi pers,” kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, Kamis, 9 Februari 2012.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-27. Menurut dia, saat ini liberalisasi ekonomi telah mempengaruhi dunia penyiaran dan pewartaan. Ini menjadi tantangan besar bagi negara dan para penggiat pers untuk mampu mengatasinya secara berkeadilan.
Ia juga mengkritik banyak kepemilikan lembaga penyiaran yang memonopoli dan mendominasi frekuensi publik. Akibatnya, lembaga penyiaran lokal makin tidak berdaya. Begitu juga lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI. “Mereka kalah bersaing dengan lembaga penyiaran yang lebih menggurita,” katanya.
Liberalisasi isi penyiaran dan pewartaan juga berkembang tanpa kendali. Lukman memaparkan, dalam penyiaran dan pewartaan saat ini banyak mengandung unsur-unsur sadisme, kekerasan, dan pornografi. Akan tetapi, hal itu tidak diseimbangkan dengan suatu proses penyaringan dan pemberian penjelasan yang memadai kepada masyarakat. “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai institusi negara untuk mengawasi praktek penyimpangan Undang-undang Penyiaran harusnya lebih diberdayakan,” katanya.
"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."
Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?
