TEMPO.CO, Jambi - Sekitar 100 orang yang mengaku wartawan dari berbagai penerbitan melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-27 yang digelar di Jambi, 5-12 Februari 2012. Mereka menuntut keadilan dan transparansi panitia pelaksana HPN di Jambi tersebut. "Kami melihat pelaksanaannya dimonopoli salah satu pihak organisasi pers saja,” kata Beben, koordinator aksi demo, dalam orasinya di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin, 6 Februari 2012.

Menurut Beben, dari mingguan Media Bangsa, pelaksanaan HPN yang dimonopoli satu kelompok saja merupakan bentuk penghambat kemerdekaan pers.

Pelaksanaan HPN dilakukan setiap 9 Februari berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Penetapan tanggal 9 Februari dipilih karena tanggal 9 Februari 1946 bertepatan dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Penetapan waktu itu di saat Orde Baru dan kondisi kemerdekaan pers sendiri masih jauh dari harapan. Tapi zaman telah berubah. Media massa semakin berkembang dan organisasi wartawan pun tidak hanya satu lagi,” ujar Beben.

Pendemo meminta Dewan Pers menyampaikan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar meninjau kembali Kepres tersebut. Yudhoyono direncanakan menghadiri HPN di Jambi 9 Februari 2012.

Para pendemo akhirnya melakukan dialog dengan Humaidi, salah seorang anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi. Mereka menyatakan menolak monopoli kegiatan HPN oleh PWI, menuntut pembatalan bantuan rumah dari pemerintah Provinsi Jambi untuk wartawan anggota PWI, dan mengembalikan lahan pemerintah daerah saat ini yang dijadikan kantor PWI Jambi.

Humaidi meminta para pendemo membuat surat resmi yang akan ditujukan kepada pemerintah Provinsi Jambi dan panitia HPN.

SYAIPUL BAKHORI