TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers untuk mengoptimalkan upaya pembangunan demokrasi nasional, antara lain dengan turut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah terkait isu politik uang.
"(Presiden) Meminta bantuan pers agar hal-hal yang mengkhawatirkan pembangunan demokrasi seperti pemilukada, apabila pemilukada disertai praktek tidak sehat seperti money politics," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan di kantor Presiden, Senin, 6 Februari 2012. "Dengan begitu akan dihasilkan kepala daerah yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik."
Bagir dan sejumlah tokoh pers bertemu dengan Presiden menyangkut penyelenggaraan Hari Pers Nasional.
Bagir mengatakan SBY sangat mencemaskan politik uang terjadi pada pemilukada karena akan menghambat pembangunan demokrasi Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat. SBY juga berpesan kepada pers untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga hak masyarakat untuk mengetahui dapat dipenuhi pers.
"Pers diminta terus berperan menjadi media bagi rakyat untuk melaksanakan `hak untuk tahu`. Pers berperan agar bagaimana agar masyarakat tahu masalah-masalah yang bersifat nasional maupun internasional," katanya.
WDA | ANT
Berita terkait
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat
13 Februari 2024
Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi
Baca SelengkapnyaMahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang
31 Desember 2023
"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN
24 November 2023
Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN
Baca SelengkapnyaSambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang
27 Agustus 2023
Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu
18 Desember 2022
Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.
Baca SelengkapnyaPolisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut
18 Juli 2019
Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.
Baca SelengkapnyaDugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai
17 April 2019
Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.
Baca SelengkapnyaCegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu
9 Maret 2019
Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.
Baca SelengkapnyaBelajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang
26 Februari 2019
Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaPencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU
12 Februari 2019
Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.
Baca Selengkapnya