SBY Minta Pers Cermati Politik Uang  

Reporter

Editor

Senin, 6 Februari 2012 14:25 WIB

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers untuk mengoptimalkan upaya pembangunan demokrasi nasional, antara lain dengan turut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah terkait isu politik uang.

"(Presiden) Meminta bantuan pers agar hal-hal yang mengkhawatirkan pembangunan demokrasi seperti pemilukada, apabila pemilukada disertai praktek tidak sehat seperti money politics," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan di kantor Presiden, Senin, 6 Februari 2012. "Dengan begitu akan dihasilkan kepala daerah yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik."

Bagir dan sejumlah tokoh pers bertemu dengan Presiden menyangkut penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

Bagir mengatakan SBY sangat mencemaskan politik uang terjadi pada pemilukada karena akan menghambat pembangunan demokrasi Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat. SBY juga berpesan kepada pers untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga hak masyarakat untuk mengetahui dapat dipenuhi pers.

"Pers diminta terus berperan menjadi media bagi rakyat untuk melaksanakan `hak untuk tahu`. Pers berperan agar bagaimana agar masyarakat tahu masalah-masalah yang bersifat nasional maupun internasional," katanya.

WDA | ANT

Berita terkait

Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

13 Februari 2024

Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

31 Desember 2023

Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

24 November 2023

Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN

Baca Selengkapnya

Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

27 Agustus 2023

Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

18 Desember 2022

Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.

Baca Selengkapnya

Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

18 Juli 2019

Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.

Baca Selengkapnya

Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

17 April 2019

Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.

Baca Selengkapnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

9 Maret 2019

Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.

Baca Selengkapnya

Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

26 Februari 2019

Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

12 Februari 2019

Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.

Baca Selengkapnya