TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W. Kusuma, memperkirakan partai politik yang bisa ikut Pemilu 2004 hanya berkisar 30-an. Jumlah itu menyusut sangat banyak dibanding 237 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM. Menurut dia, penyusutan itu terjadi karena adanya berbagai aturan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang masih dalam pembahasan. Misalnya, syarat partai politik harus punya kepengurusan 2/3 dari jumlah propinsi, dan 2/3 jumlah kabupaten. Jumlah ini bukan hal yang mudah sehingga kemungkinan partai politik yang bisa ikut pemilu akan berkurang dibandingkan tahun lalu. Ya, sekitar 30-an, kata dia, kepada wartawan, di gedung DPR/MPR, Selasa (7/1). Dijelaskan, saat ini, seluruh partai politik --terlepas besar atau kecil-- yang mempunyai basis massa dan politik secara real ke DPR hanya berjumlah 21 partai. Ini terlepas dari aturan electoral treshold yang masih belum ditetapkan. Sementara yang lain akan gugur. Nah, kalau masih ingin ikut, bisa saja mereka merger atau fusi bersama partai lain, ungkap Mulyana. Komisi Pemilihan Umum sendiri, lanjut dia, bisa melakukan seleksi dan verifikasi terhadap parpol yang bisa ikut pemilu setelah lolos dari Departemen Kehakiman dan HAM. Di departemen ini, partai politik yang terdaftar juga akan diverifikasi, yaitu dengan pasal 2, UU No. 31 Tahun 1999, yang mengatur bahwa parpol harus memiliki kepengurusan 50 persen di propinsi, yakni 25 persen di kecamatan, dan 25 persen di kabupaten. Pasal lain yang berkait dengan pasal 2 adalah pasal 29, yang menyatakan parpol dapat dibatalkan keberadaannya sebagai badan hukum jika tidak memenuhi persyaratan. Jadi, seperti sistem gugur. Nah, kalau sudah gugur, maka tidak bisa mendaftar sebagai parpol peserta pemilu, kata Mulyana. Padahal, lanjut dia, syarat pertama yang dituntut KPU adalah parpol itu diakui keberadaannya sebagai badan hukum oleh Depkeh HAM. (Andi Dewanto Tempo News Room)