Ribuan guru honorer se-Indonesia berunjukrasa di depan gedung DPR/MPR-RI Jakarta, (19/01). Mereka menuntut untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO.CO, Kupang - Ribuan mahasiswa Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari berbagai universitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor Gubernur NTT.
Mereka menuntut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) mencabut keputusan terkait penempatan 703 guru dari luar NTT di daerah itu. Mahasiswa menggelar aksi jalan kaki menuju kantor DPRD NTT dengan pengawalan aparat keamanan Kepolisian Resor (Polres) Kota Kupang.
Mahasiswa menilai Mendiknas menganggap NTT adalah salah satu provinsi terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga dihadiahi program 'sarjana mengajar di daerah tertinggal' dari wilayah luar NTT sebanyak 703 orang.
"Kami tolak penempatan tenaga guru dari luar NTT," kata koordinator unjuk rasa, Yakobus Nias, saat menggelar orasi di depan kantor DPRD NTT, Selasa, 31 Januari 2012.
Mereka juga mendesak Mendagri menarik kembali tenaga guru kontrak yang ditempatkan di 10 kabupaten di NTT dan mengganti tenaga guru kontrak asal daerah ini. "Kami menduga ada konspirasi politik, sehingga pemerintah daerah terkesan diam," katanya.
Mereka juga mengancam akan menggerakkan mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah dan pusat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. "Kami akan gelar aksi yang lebih besar jika tuntutan ini tidak terpenuhi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah mengatakan akan mengajukan surat protes ke Kemendiknas terkait penempatan guru kontrak dari luar NTT. "Saya tidak setuju dengan program pemerintah pusat," katanya.
Dia juga mengajak enam perwakilan dari perguruan tinggi di NTT untuk bersama-sama menemui Mendiknas untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kami sama-sama ke Jakarta untuk menemui Mendiknas," katanya.
