TEMPO.CO, Yogyakarta - Daftar tunggu peserta transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini mencapai 2.000 kepala keluarga. Sementara kuota transmigrasi yang diberikan pemerintah pusat untuk Yogyakarta rata-rata hanya 300 keluarga per tahunnya.

"Jumlah jadwal tunggu transmigran dengan kuotanya di Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin tidak sebanding,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnkaertrans) DI Yogyakarta Untung Sukaryadi, Jumat 27 Januari 2012. Transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten Bantul mencapai 30 persen.

Untuk tahun ini kuota transmigrasi Yogyakarta hanya 325 kepala keluarga. Jumlah itu mesti dibagi untuk lima wilayah kabupaten/kota, sehingga masing-masing daerah dapat jatah sekitar 60-an KK. Selama ini program transmigrasi paling banyak diminati oleh kaum menengah ke bawah yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Anggota Komisi D DPRD Yogyakarta, Arif Rahman Hakim, menilai keterbatasan kuota yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan masih lemahnya lobi eksekutif. “Kuota adalah persoalan lobi. Sekarang bagaimana lobi itu berjalan, baik ke pusat dan daerah tujuan. Masak terbatas terus,” kata Arif.

Arif menilai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tak melulu mengandalkan transmigrasi, tapi membidik atau fokus pada program lainnya.

“Transmigrasi baik sebagai program pendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Tapi utamanya tetap pengentasan oleh sendiri, seperti peningkatan anggaran untuk pos pemberantasan kemiskinan atau penciptaan lapangan kerja,” kata politikus PKS itu.

PRIBADI WICAKSONO