"Selama ini sipil masih beranggapan bahwa menjaga stabilitas itu merupakan tugas militer, sehingga dengan alasan itu militer masuk kembali ke fungsi politik. Buktinya, militer harus tampil untuk mengatasi konflik di sejumlah daerah karena sipil sendiri tidak bisa mengatasinya," jelas Ichlasul Amal.
Ditegaskannya, ada tiga komponen utama yang bisa membangun Indonesia ke depan. Yaitu partai politik, birokrasi dan militer. Parpol, kata Ichlasul belum bisa menjalankan fungsinya karena masih berkutat mengeruk uang negara untuk kepentingan partainya sendiri. Meski begitu eksistensinya sebagai elemen demokrasi tetap diperlukan. Sebab, lanjut Ichlasul, tidak ada demokrasi tanpa parpol.
Sementara birokrasi yang diharapkan berperan menyelesaikan berbagai masalah, nyatanya selalu sibuk dengan urusan sendiri. Apalagi, selama ini birokrasi masih bersifat sentralistik. Sedangkan militer yang idealnya mempunyai tugas utama menjaga keutuhan bangsa dan benteng pertahanan dari serangan luar, justru banyak berkiprah di panggung politik.
Ichlasul mendukung pernyataan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Agus Widjojo bahwa TNI tidak ingin lagi menangani fungsi teritorial. Militer menurut Ichlasul tampaknya ingin mengarah ke profesionalisme. Ia pun membayangkan, nantinya militer hanya ada di pusat dan didukung oleh pasukan di daerah. Sehingga Kodam, Korem, Kodim dan Koramil tidak diperlukan lagi. Namun, lanjut dia, yang perlu dipikirkan sebetulnya adalah membuat undang-undang yang mengatur secara jelas fungsi militer dalam menjaga keamanan dalam negeri. (Heru CN)
