Ketua umum Survei Opini Publik Indonesia Andrinof Chaniago, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Ketua Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia Denny JA di KPU, Jakarta, Kamis (12/2). Tempo/Arnold Simanjuntak
TEMPO.CO, Jakarta - Upaya Menteri Perdagangan Gita Wiryawan untuk menciptakan pencapaian skor Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi para pegawai kementeriannya sangat mungkin menimbulkan keresahan. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai kebijakan ini bisa membuat para pegawai negeri sipil di Kementerian Perdagangan harus memutar otak untuk bisa mencapai target itu. "Mereka juga sangat mungkin akan mempertanyakan bagaimana nasib mereka jika tidak bisa mencapai target," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2012.
Kementerian Perdagangan menargetkan pegawainya mencapai 600. Untuk tahap awal, kebijakan ini diberlakukan bagi 1.200 dari 3.000 pegawai di kementerian ini. Bagi Andrinof, jika keinginan untuk menetapkan standar seperti ini, Kementerian Perdagangan juga seharusnya memiliki fondasi yang kuat. "Ini seharusnya dibarengi dengan sistem rekruitmen yang baik. Idealnya rencana seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar," kata dia.
Selain mengharapkan skor TOEFL 600, Gita Wiryawan juga mematok jumlah pegawai berpendidikan strata dua dan tiga bertambah sebanyak 1.500 pegawai pada tahun 2012 ini. Kebijakan serupa juga akan diterapkan kepada pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni memiliki skor TOEFL 600. "Saya cukup yakin hal semacam ini bisa lebih mudah diterapkan di BKPM yang memang dari awal budaya institusinya telah bagus," kata Andrinof.
Lebih lanjut, Andrinof menyatakan sebaiknya Gita Wiryawan berupaya untuk menata birokrasi yang terdapat pada kementeriannya sebelum melakukan penetapan standar seperti itu. "Ada warisan masalah-masalah yang mungkin ada di sana. Penetapan standar seperti itu mungkin bisa langsung diterapkan di Bank Indonesia ataupun Kementerian Keuangan, tetapi mungkin masih sulit di Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Rencananya, Kementerian Perdagangan akan memberikan pendidikan bahasa Inggris kepada pegawai. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman menyatakan sudah ada anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk membayar gaji guru serta tes TOEFL. Dana itu berasal dari anggaran peningkatan kualitas sumber daya manusia di kementerian tersebut sebesar Rp 20 miliar.
