TEMPO Interaktif, Garut - Komisi Informasi Daerah Jawa Barat memenangkan gugatan Garut Governance Watch (GGW) terhadap Pemerintah Kabupaten Garut dalam sidang sengketa informasi publik. Persidangan ini menyangkut sengketa informasi tentang Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 di delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Lembaga pemerintah yang dihadirkan kepersidangan itu di antaranya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kesehatan, BPMPD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya.
Persidangan ini digelar selama dua hari di gedung Komisi Pemilihan Umum setempat. “Para termohon mengabulkan permintaan dokumen yang diajukan pemohon,” ujar Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat, Dan Satriana, usai persidangan, Selasa, 20 Desember 2011.
Menurut Dan, dalam fakta persidangan diketahui alasan lembaga publik tidak memberikan data yang diminta GGW itu, yaitu karena tidak mengetahui peraturan perundang-udangan. Mereka menilai DPA sebagai rahasia negara. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, para pejabat di Dinas ini tidak mendapatkan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga tidak memiliki komitmen dalam keterbukaan informasi. Hal itu terbukti dengan belum disiapkannya sarana dan prasana pendukung prosedur informasi publik dengan baru dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tiap instansi. “Ketersediaan anggaran juga kurang menunjang sehingga komitmen pemerintah pusat di daerah masih dipertanyakan,’ ujar Dan Satriana.
Sekjen Garut Governance Watch, Agus Rustandi, mengaku puas dengan hasil sengketa. Menurutnya keputusan ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar tidak terulang di kemudian hari. Soalnya, munculnya masalah ini karena adanya tekanan politik dari Bupati dan Sekretaris Daerah yang menyebutkan bahwa DPA tidak bisa diakses oleh publik. “Alasan itu kami ketahui dari para pejabat dalam sidang sengketa. Mudah-mudahan menjadi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Garut,” ujarnya.
SIGIT ZULMUNIR
Berita terkait
Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat
5 Juli 2019
Anies menyatakan para penggugat polusi udara Jakarta juga berkontribusi pada penurunan kualitas udara ibu kota jika masih naik kendaaan pribadi.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining
25 Maret 2019
Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta
25 Agustus 2018
Walhi menanggapi keputusan pengadilan tinggi Palangkaraya yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan dengan membeberkan sejumlah fakta.
Baca SelengkapnyaAlasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN
7 Mei 2017
Julius mengatakan pelanggaran surat pengangkatan Ketua DPD tak hanya berdampak pada DPD tapi juga publik.
Baca SelengkapnyaLiga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport
22 Februari 2017
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengapresiasi sikap pemerintah menanggapi PT Freeport Indonesia yang akan menggugat ke pengadilan arbitrase.
Baca SelengkapnyaParmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok
20 Februari 2017
Gugatan ke PTUN ini terkait dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal berstatus terdakwa penistaan agama.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot
13 Februari 2017
Menurut Agus Suradika, salah satu pertimbangan pencopotan Agus Bambang yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining
8 Desember 2016
Sidang putusan yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2016, waktu setempat itu, menolak segala tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri
10 November 2016
PTUN DKI Jakarta memutuskan menolak gugatan panitia Festival Belok Kiri melawan Unit Pengelola Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
Baca SelengkapnyaGugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang
13 September 2016
Seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, Ki Lurah Sastro Mangun Darsono, 66 tahun, mendatangi Pengadilan Negeri Sleman sambil membawa kepala sapi.
Baca Selengkapnya