TEMPO Interaktif, Surabaya - Mulai pagi ini, Senin, 5 Desember 2011, Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya tak lagi menggratiskan biaya obat bagi pasien miskin nonkuota atau yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berasal dari Surabaya.
Direktur RSU Dr Soetomo Surabaya, Dodo Anondo, menjelaskan sikap tegas tersebut terpaksa diambil karena sampai saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum melunasi kewajibannya menanggung biaya pengobatan pasien miskin nonkuota. "Semula ada desakan supaya kami berlakukan tarif normal kepada seluruh pasien nonkuota Jamkesmas," katanya kepada Tempo, Senin, 5 Desember 2011.
Namun karena alasan kemanusiaan, RSU Dr Soetomo hanya menggratiskan biaya dokter maupun pelayanan terhadap pasien rawat jalan dan pasien yang berobat ke klinik. Sedangkan obat harus dibeli sendiri di klinik atau di apotek.
Selain karena tunggakan Pemerintah Kota Surabaya belum dibayar dalam setahun ini, jatah obat bagi pasien miskin nonkuota Jamkesmas Surabaya sudah habis. "Bagi pasien miskin yang kondisinya parah dan harus rawat inap dan menjalani operasi, kami tetap berikan pelayanan gratis," ujar Dodo. Meski gratis, namun pihak rumah sakit tetap akan menagihnya kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Sejak 16 November 2011 lalu, RSU Dr Soetomo sudah berkirim surat kepada Pemerintah Kota Surabaya. Surat bernomor 956/11522/301/2011 itu berisi tentang permintaan pelunasan tunggakan pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin nonkuota selama setahun sebesar Rp 52,7 miliar.
Dalam surat itu, RSU Dr Soetomo juga mengancam akan menghentikan seluruh pelayanan pasien miskin nonkuota Jamkesmas jika hingga tanggal 1 Desember utang tersebut tak dilunasi. Namun, dengan alasan kemanusiaan, RSU Dr Soetomo pada 30 November menggelar pertemuan dan menyimpulkan hanya akan menghentikan pemberian obat secara gratis. Sedangkan biaya dokter, perawat maupun operasi masih tetap gratis.
Dodo menjelaskan RSUD dr Soetomo sudah empat kali melakukan penagihan sejak Maret 2011, tapi hingga saat ini belum ada kepastian kapan dibayarkan. Data yang ada di RSU Dr Soetomo, dari sekitar seribu pasien miskin yang berobat, 70 persen di antaranya adalah pasien miskin nonkuota asal Kota Surabaya. Pihak RSUD dr Soetomo menghadapi kesulitan karena jatah obat untuk keluarga miskin dari Kota Surabaya sudah habis.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Mudjib Affan, mengatakan juga telah mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera melunasi tunggakannya. "Pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD tahun 2011 dan Rancangan APBD tahun 2012 Kota Surabaya mandek. Itu dijadikan alasan sehingga tidak bisa membayar," tutur Mudjib.
Ihwal tunggakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah mengusulkan formulasi berupa pemotongan jatah bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk Kota Surabaya. Hasil pemotongan langsung diberikan kepada RSU Dr Soetomo untuk melunasi tunggakan pelayanan pasien miskin.
Saat ini terjadi ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan pembahasan PAK APBD 2011 dan RAPBD 2012. DPRD mencoret anggaran pembelian 64 mobil Isuzu Panther dan Mitsubishi Pajero Sport.
Mobil Isuzu Panther akan dibagikan kepada seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) se-Kota Surabaya. Adapun Mitsubishi Pajero Sport diberikan kepada anggota Muspida, yakni Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Komandan Komando Distrik Militer (Kodim), Kepala Kejaksan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Akibat pencoretan tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ngambek dan mogok melakukan pembahasan lanjutan.
Kisruh antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya berakibat molornya pengesahan PAK APBD tahun 2011 maupun APBD tahun 2012. Banyak program anggaran yang tidak bisa segera dicairkan, termasuk anggaran untuk membayar biaya pelayanan kesehatan keluarga miskin.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Esty Martiana, mengatakan pihaknya terus akan melobi RSUD Dr Soetomo untuk tetap menerima pengobatan dan memberikan obat secara gratis bagi pasien miskin nonkuota Jamkesmas. "Kami akan lakukan pertemuan. Pasti kami lunasi, tapi pelayanan terhadap pasien miskin jangan sampai ditolak," katanya.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
