Manuver Yunus Husein, Ancaman bagi Politikus DPR

Reporter

Editor

Jumat, 2 Desember 2011 19:41 WIB

Yunus Husein. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta -Yunus Husein gagal menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tangan para politikus Senayan dukungan pada mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ini sangat minim. Dibalik itu, Yunus berkali-kali mengungkapkan aliran dana yang mencurigakan ke sejumlah politikus. Ini adalah sejumlah kasus yang dia ungkap dan dianggap merugikan partai dan politikus itu;


Maret 2009


PPATK cepat menyampaikan ke kepolisian terkait data mencurigakan pada rekening Gayus Tambunan. Selanjutnya PPATK melaporkan kembali pada Juni 2009, Agustus 2009, dan Maret 2010. Ketua PPATK Yunus Husein menganggap adanya pembiaran dari pihak kepolisian dan kejaksaan.


"Ya, kami lihat ada sesuatu hal yang aneh. Saya ngomong dengan Kapolri dan Jaksa Agung, kami lapor beberapa kali dan jumlahnya besar-besar. Kenapa hanya yang kasus Rp 370 juta saja yang diangkat? Kenapa fakta lain tidak diangkat? Itu kami pertanyakan."


Juni 2009


Advertising
Advertising

Yunus Husein menyatakan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom sudah melibatkan sponsor, pejabat publik, dan partai. Terdapat 480 cek perjalanan yang dibagikan senilai Rp 50 juta perlembar.


Februari 2010


Yunus Husein menyatakan tidak menemukan aliran dana Century ke Tim Kampanye Susilo Bambang Yudhoyono. PPATK yang dikritik DPR karena lambat mengeluarkan data bank Century justru menyatakan seorang anggota DPR menerima aliran Dana Century. Dalam perkembangan dugaan nama anggota DPR mengarah pada Emir Moeis.


Agustus 2011


PPATK menyatakan dua orang dekat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono diduga menerima aliran dana Nazaruddin. Namun juru bicara PPATK, Natsir Kongah menyatakan data tersebut sudah diberikan kepada KPK sejak 4 bulan lalu.


Agustus 2011


PPATK menemukan 150 transaksi mencurigakan terkait Nazaruddin. Aliran dana berhubunganan dengan perusahaan Nazaruddin dan kementrian.


September 2011


Yunus Husein menyatakan PPATK menemukan aliran dana mencurigakan dari Ali Mudhori, orang dekat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Aliran dana yang mencurigakan terkait kasus suap dana infrastruktur.


EVAN | PDAT | BERBAGAI SUMBER

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

5 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya