TEMPO Interaktif, Jakarta - Yunus Husein berjanji akan bersikap independen jika terpilih jadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyangkal persepsi yang menuduhnya dekat dengan lingkaran Istana Presiden.
Tuduhan itu dikaitkan dengan posisi Yunus sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tapi saya akan independen bersama komisioner lain bila terpilih dan kami akan transparan," kata Yunus dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK, Rabu, 30 November 2011 di ruang sidang Komisi Hukum DPR.
Sejumlah anggota Komisi Hukum mempertanyakan independensi Yunus lantaran dikenal dekat dengan lingkungan kekuasaan. Anggota dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, misalnya, meminta jaminan independensi Yunus bila terpilih menjadi komisioner KPK mendatang. Sikap senada muncul dari anggota Fraksi Demokrat, Saan Mustopa.
Contoh lain, anggota Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, yang mempertanyakan komitmen Yunus, mengungkap aliran dana talangan pemerintah untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. "Karena tidak mungkin dana Rp 6,7 triliun itu disebarkan dengan mobil boks, Pak," ujar dia.
Adapun Eva Kusuma Sundari dari PDI Perjuangan menyindir kerja Yunus saat menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Menurut Eva, Yunus tak sanggup mengungkap aliran dana dalam kasus Century. "Apa yang Bapak janjikan untuk menunjukkan kemajuan?" kata legislator PDI Perjuangan ini.
Yunus menyatakan, setiap pejabat penegak hukum diwajibkan berkomitmen untuk selalu independen ketika mengemban tugas. Independensi penegak hukum dijamin dengan undang-undang dan kode etik.
Namun, menurut Yunus, independensi penegak hukum juga harus didukung dengan sikap pemerintah dan DPR yang tidak berusaha ikut campur dalam setiap penanganan kasus, termasuk penanganan kasus korupsi oleh KPK. "Terutama jangan intervensi untuk kasus yang terkait kekuasaan," kata dia.
