Kesenian tradisional khas Subang, Sisingaan. [TEMPO/Nanang Sutisna]
TEMPO Interaktif, Subang - Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, diambang kebangkrutan. Pasalnya kas daerah Pemkab Subang sudah kosong. Hal tersebut disampaikan Pejabat Pelaksana Bupati dan Wakil Bupati Subang, Rachmat Solihin. "Kas daerah kami memang sudah kosong akibat mengalami defisit anggaran sebesar Rp 24 miliar," kata Rachmat saat dihubungi Tempo, Selasa, 1 November 2011.
Rachmat mengaku Pemkab kelimpungan menutup defisit anggaran yang cukup besar tersebut. "Kami terpaksa akan berutang ke Bank Pembangunan Jabar-Banten Rp18 miliar," ujarnya. Rencananya dana akan dialokasikan untuk membayar utang ke pihak ketiga terkait dengan pembayaran fasilitas belanja publik.
Rachmat menuding pemerintah pusat menjadi sumber terjadinya defisit anggaran daerahnya. Dari beberapa dana alokasi dari pemerintah pusat yang dijanjikan, besaran yang diterima tidak sesuai dengan janji awal. Misalnya tentang bagi hasil migas yang dijanjikan sebesar Rp 34 miliar, tapi realisasinya hanya Rp17 miliar. Dana alokasi umum pun jumlahnya menurun, semula Rp 668 miliar kini berkurang hampir satu miliaran.
APBD Kabupatan Subang pada tahun Anggaran 2011 tercatat Rp1,4 miliar. Sumber terbesar yakni dari DAU sebesar Rp 668 miliar. Adapun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebesar Rp 89 miliar, sisanya berasal dari pendapatan lain yang sah. Dana APBD sebesar Rp 1,4 triliun itu 70 persennya dihabiskan buat belanja pegawai dan hanya 30 persen yang dialokasikan buat belanja publik.
Salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Subang, Rusnatim, menambahkan data dana perimbangan pusat yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan tahun lalu diperoleh Rp 120 miliar. "Tahun sekarang turun Rp 20 miliar," ujar dia.
Namun Rusnatin tak setuju terhadap langkah pemerintah yang akan berutang ke bank. "Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi malah akan menambah masalah baru," kata dia.
Menurutnya, solusi terbaik adalah mengambil sumber dana milik Pemkab yang ditanam sebagai penyertaan modal di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Jabar-Banten."Ambil saja dana milik Pemkab itu, jangan gengsi-gengsilah daripada harus babak belur," ujar politikus Fraksi PDIP itu.
