TEMPO Interaktif, Jakarta:Buruh migran yang berada di Taiwan banyak yang bermasalah. Permasalahan itu dimulai dari tanah air karena perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang mengirim para buruh migran banyak melakukan penipuan. Ketika sampai di Taiwan para buruh migran diperlakukan semena-mena. Pernyataan tersebut dikemukakan Sisilia, salah seorang buruh migran yang bekerja di Taiwan, ketika mengikuti demonstrasi peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Jakarta, Kamis (18/12). Bagi para buruh migran yang akan berangkat jangan ke Taiwan dulu, kata Sisilia dalam orasinya di depan kantor PBB. Saat ini, katanya, banyak buruh migran Taiwan yang pulang ke Indonesia, di antaranya, karena gaji mereka tidak dibayar. Menurut Sisilia, hak-hak para buruh migran di Taiwan banyak dirampas. Para buruh migran yang bermasalah seringkali harus berurusan dengan pengadilan di Taiwan yang memakan waktu tidak sebentar. Kami bukan sapi perahan, katanya.Hal senada dikemukakan oleh Sigit, salah seorang buruh migran yang sudah bekerja selama dua tahun di Taiwan. Ia mengharapkan sebelum berangkat para buruh migran harus diperiksa lebih jauh. Jangan sampai mereka dikirim oleh PJTKI yang bermasalah. Selama di Taiwan, Sigit mempunyai pengalaman mendapatkan gaji yang kurang dari UMR. Bahkan, agen dan majikannya menekan agar bekerja keras dengan upah rendah. Ia juga meminta Terminal III Bandara Soekarno-Hatta ditutup. Di terminal itu, katanya, banyak para buruh migran yang baru saja datang dari luar negeri dimintai biaya secara paksa. Dalam demonstrasi yang berlangsung di depan kantor PBB, mereka melakukan tahlilan di Jalan Thamrin. Mereka duduk membentuk lingkaran dan ditengah-tengah mereka terdapat keranda yang menandakan korban buruh migran yang sampai saat ini terus berjatuhan. Empat orang wakil demonstran terlihat diterima petugas di kantor PBB. Namun mereka hanya sampai di ruang tamu kantor PBB. Menurut Anggota Indonesian Migran Workers Union Hong Kong, Wahyu Nanipurwandari, setelah bertemu dengan wakil International Labour Oganization (ILO) di kantor PBB, pihak ILO menyatakan sudah memberikan technical assistant kepada pemerintah Indonesia. ILO sebagai lembaga internasional, katanya, sudah berusaha memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia agar meratifikasi Undang-Undang Buruh Migran. Tapi itu tergantung kepada pemerintah Indonesia sendiri, katanya mengutip ILO. Program itu, kata Wahyu, sudah dilakukan sejak tahun 1970. Namun, sampai sekarang Pemerintah Indonesia belum memberikan implementasi kepada buruh migran Indonesia. Menurut Wahyu, ILO sudah memfasilitasi antara buruh dengan pemerintah sebagai lembaga internasional. Namun, ILO tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri pemerintah Indonesia. Ini urusan bangsa Indonesia, kata Wahyu mengutip perkataan wakil ILO. Diakui, implementasi dari pendampingan yang selama ini diberikan ILO belum ada.Setelah bertemu dengan wakil ILO demonstran bergerak menuju Istana Negara. Mereka melakukan aksi demonstrasi dengan tertib. Lalu lintas di Jalan Thamrin sempat terganggu, namun itu hanya berlangsung sekitar lima menit.Agriceli - Tempo News Room