TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memperkirakan awal Februari 2003 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah bisa diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. “Tadi, dalam rapat, saya ditugaskan untuk memfinalisasi, dan kita harapkan pada minggu ketiga Januari sudah dapat dipresentasikan di depan ‘Rakor Polkam.’ Dan, awal Februari sudah bisa disampaikan ke DPR untuk dibahas dan dibuat undang-undang,” kata Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, usai mengikuti ‘Rapat Koordinasi Khusus Bidang Politik dan Keamanan (Polkam),’ di kantor Menko Polkam, di Jl. Medan Merdeka Barat, Selasa (24/12). Menurut Yusril, RUU tersebut sudah lama dipersiapkan, dan belum lama ini dikembalikan oleh kantor Sekretariat Negara untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebab, ada Ketetapan MPR yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Rekonsiliasi dan Kebenaran. Undang-Undang itu nantinya diharapkan bisa meredakan konflik atau potensi pertikaian yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. “Saya diminta secara khusus untuk menyelesaikan itu. Saya bilang akan diselesaikan dalam minggu ini juga,” tandasnya. Ketika ditanya kendala apa yang dialami dalam penyusunan RUU tersebut, Yusril hanya mengatakan pihaknya sebenarnya sudah lama menyelesaikan. ”Tapi, nggak tahu kenapa baru sekarang ada tanggapan dan minta perbaikan beberapa pasal. Ada beberapa pendapat agar hal itu dipresentasikan di ‘Rapat Polkam.’ Tapi, sebenarnya di tingkat eselon satu sudah pernah dibicarakan,” kata dia. Yusril menambahkan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyusun RUU itu. Menteri menjelaskan, sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, semua kasus tentang konflik dan pertikaian diselesaikan dengan persidangan koneksitas, seperti dalam kasus Aceh, kasus Rumah Gedong, dan Tengku Bantaqiah. Jadi, setelah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut, maka semua kasus tersebut diselesaikan melalui pengadilan, yaitu bisa pengadilan HAM biasa atau pengadilan HAM Ad Hoc. “Tapi, untuk kasus yang berskala sangat besar dan melibatkan begitu banyak orang, dan kasus masa lalu yang sulit direkonstruksi, bisa diselesaikan melalui Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi, setelah sebelumnya UU Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan,” kata Yusril. Ia mencontohkan, kasus korban G 30 S/PKI, dan Tanjung Priok termasuk kasus lama, seperti kasus Westerling. Tapi, untuk kasus bekas Presiden Soeharto, Yusril mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. “Itu orang per orang,” ujarnya singkat. (Sam Cahyadi-Tempo News Room)