Polisi Bantah Ketua KPU Jadi Tersangka

Reporter

Editor

Senin, 10 Oktober 2011 22:10 WIB

Hafiz Anshary. TEMPO/Amston Probel

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman membantah bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Abdul Hafiz Anshary telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Barat.


"Belum ditetapkan sebagai tersangka. Saksi-saksi juga belum diperiksa," kata dia melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin, 10 Oktober 2011.


Sebelumnya, Juru Bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachman mengatakan Hafiz telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diketahui dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim ke kejaksaan pada 15 Agustus 2011 lalu. Noor mengaku tidak mengetahui secara pasti penetapan status tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hafidz.


Menurut Sutarman, SPDP yang dikirim ke kejaksaan agung atas laporan polisi Sukur Mandar terhadap Hafiz berkaitan dengan penetapan suara KPU Pusat yang tidak didasarkan pada perhitungan KPU Daerah."Sekali lagi, penyidik belum menetapkan sebagai tersangka," kata dia menegaskan.


Hal senada juga diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Menurut dia, Mahkamah pernah mendapat permohonan sidang kasus Pilkada Maluku Utara, namun Mahkamah menolak. Menurutnya, kasus pilkada itu tak terkait dengan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary. "MK tidak memeriksa kasusnya karena penggugat saat itu kami anggap tidak punya legal standing,” ujarnya kepada Tempo, Senin 10 Oktober 2011.


Advertising
Advertising

MUHAMMAD TAUFIK | FEBRIYAN

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya