TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kembali menegaskan, revisi Undang-Undang Otonomi Daerah tetap akan dilaksanakan, terutama untuk meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah. Jika ada yang keberatan, dia mempersilakan disalurkan melalui mekanisme yang ada. “Bagi saya tidak masalah setuju atau tidak setuju. Tetapi yang penting silakan salurkan (keberatan-keberatan) melalui mekanismenya, datang ke partai atau DPR,” kata Hari Sabarno usai menerima surat kepercayaan Duta Besa Yunani dan Duta Besar Ekuador di Istana Negara, Rabu (20/2). Hari menegaskan, maksud revisi tersebut karena masih banyak masalah yang terjadi dalam penggunaan keuangan di daerah. Walaupun sudah ada peraturan pemerintah mengenai perimbangan keuangan pusat-daerah, hal itu belum dilaksanakan. Dia mencontohkan banyaknya pelanggaran penggunaan dana APBD oleh DPRD yang melebihi dari prosentase seharusnya. Misalnya, DKI Jakarta, rata-rata tiap anggota dewan mendapat lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Berapa pengeluaran APBD pertahun bila dikalikan dengan jumlah anggota dewan. “Tentu peraturan tidak akan mentoleransi pengeluaran sebesar itu,” katanya. Dia yang mengingatkan, seharusnya pengeluaran APBD lebih banyak untuk pembangunan publik. Hari mengkritik kepala daerah atau anggota DPRD yang justru memanfaatkan dana APBD untuk dirinya, ketimbang memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat seperti tujuan otonomi daerah. Bila memang APBD-nya besar itu bisa dimanfaatkan untuk pembebasan uang skeolah atau sektor ekonomi kecil lainnya. Tapi tidak ada sanksi yang tegas bagi kepala daerah atau anggota dewan yang melanggar aturan pemanfaatan keuangan daerah. “Ya, secara moral, pemimpin seperti ini jangan dipilih lagi,” kata dia menyebutkan sanksi yang mungkin diberikan kepada kepala daerah atau anggota DPRD yang membandel tersebut. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)