TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi VI DPR, yang membidangi masalah keagamaan, Rabu (17/12) malam ini berencana memanggil Menteri Agama Sayyid Agil Husin al-Munawwar. Mereka ingin meminta penjelasan tentang pembatalan kuota haji tambahan. Menurut Ketua Komisi VI Taufiqurahman Saleh, pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada para calon jemaah haji yang tak jadi berangkat akibat kegagalan mendapatkan tambahan kuota. Pihaknya akan menilai apakah hal ini terjadi akibat keteledoran Menteri Agama atau memang sudah ada kuota dari Arab Saudi. "(Tapi) Mestinya Menteri Agama harus memiliki lobi yang kuat agar masalah ini tidak terjadi lagi," ujarnya Rabu (17/12) siang di gedung MPR/DPR, Jakarta. Seperti diberitakan Koran Tempo hari ini, sekitar 30 ribu jemaah haji Indonesia yang termasuk dalam kuota tambahan jemaah haji Indonesia pada 1424 H/2004 M batal berangkat, karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatalkan tambahan kuota yang diminta oleh 17 negara, termasuk Indonesia. "Pemerintah Arab Saudi menetapkan jumlah jemaah haji pada 2004 kembali pada kuota akhir semua," kata Sayyid Agil kemarin, Selasa (16/12).Taufiqurrahman berpendapat, para calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini, harus diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji mendatang. Pendapat ini didukung rekannya dari PDIP, Heri Akhmadi. "Mereka juga mendapat konpensasi finansial, karena secara keuangan sudah dirugikan," kata Heri, yang juga Ketua Subkomisi Haji Komisi VI DPR. Muhamad Fasabeni-Tempo News Room