Kejar Nunun dan Neneng, Polri Andalkan Interpol  

Reporter

Editor

Selasa, 20 September 2011 16:41 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI menyatakan mengandalkan laporan Interpol dalam upaya memburu dua buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nunun Nurbaetie dan Neneng Sri Wahyuni. "Kami tetap mengedepankan Interpol karena itu di luar Indonesia," ujar Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo kepada Tempo usai Syukuran Ulang Tahun ke-63 Polwan di Aula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Selasa 20 September 2011.

Menurut Timur, setiap hari Polri berkoordinasi dengan Interpol mengenai pencarian keduanya. "Sampai saat ini belum ada report atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," kata dia. "Mudah-mudahan secepatnya," ujar Timur menambahkan.

Hal sama diungkapkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam. Ia enggan memerinci laporan Interpol terakhir. "Itu kan bagian dari taktik dan strategi. Belum bisa disampaikan," tuturnya dalam kesempatan yang sama. Anton meyakinkan, "Polisi lagi serius mencari mereka."

Nunun adalah tersangka kasus cek pelawat dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Terakhir, Nunun diketahui mengirim pesan pendek ucapan Hari Raya Idul Fitri kepada suaminya, mantan Wakil Kapolri Adang Daradjatun.

Sedangkan Neneng Sri Wahyuni, istri Muhammad Nazaruddin, merupakan tersangka kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Neneng juga diduga ikut berperan dalam mengurus perusahaan Nazar.

ATMI PERTIWI

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

8 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

23 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya