Malam Ini Setgab Rapat Soal Angka Ambang Batas Parlemen  

Reporter

Editor

Senin, 18 Juli 2011 17:47 WIB

Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Alotnya pembahasan angka ambang batas partai untuk masuk parlemen (Parliamentary Threshold) antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat memaksa Sekretariat Gabungan Partai Koalisi turun tangan. Senin, 18 Juli 2011 malam nanti, Setgab akan menggelar rapat khusus membahas angka ambang batas parlemen.

"Ada rapat Setgab nanti malam untuk menyelesaikan (soal PT) pada level teknis. Saya harap Golkar dan Demokrat tidak egois," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar, di Gedung Dewan, Senin, 18 Juli 2011.

Sebelumnya, empat partai politik menengah mempertahankan syarat ambang batas partai sebesar tiga persen. Keempat partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. "Kami sepakat angka PT sebesar 3 persen," kata Sekretaris PKS, Abdul Hakim.

Sikap bersama empat partai menengah ini disampaikan dalam acara diskusi membahas soal angka ambang batas di ruangan Fraksi PPP di lantai 15 Gedung Nusantara I DPR. Hadir sebagai pembicara dalam pertemuan itu Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Sekretaris Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, dan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar.

Partai Demokrat dan Golkar selama ini berkeras menaikkan angka ambang batas di angka 5 persen. Sikap ini diamini PDI Perjuangan yang juga sepakat dengan angka yang sama. Bahkan, ketiga partai itu pernah membicarakan khusus soal kenaikan angka ambang batas.

Marwan mengatakan, Setgab seharusnya kompak menuntaskan persoalan angka ambang batas. Sebagai forum koalisi, Setgab harus bisa menjadi wadah komunikasi yang baik bagi partai-partai anggotanya. "Kalau koalisi enggak solid, egois, maka tidak akan selesai juga pembahasannya. Kuncinya ada di Demokrat dan Golkar," ujar dia.

Pesimisme terhadap Setgab juga disampaikan Hasrul Azwar yang mengatakan pembahasan angka ambang batas tidak dianggap sebagai isu yang prioritas bagi Setgab. "PPP sudah berkali-kali mengusulkan agar PT dibicarakan di Setgab, tapi tidak pernah. Baru malam nanti rapat ketika besok akan dibawa ke paripurna," kata dia.

Ia menilai Setgab adalah forum yang aneh. Ketika membicarakan kasus Century atau hak angket pajak, Setgab bersikap reaktif. Hal sebaliknya jika membahas soal angka ambang batas. "Setgab sangat bergairah dan terganggu syahwat politiknya jika membicarakan tentang Century dan angket pajak," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

22 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya