TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan permohonan kasasi jaksa dalam perkara pidana pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. MA mengabulkan kasasi jaksa dan menghukum terdakwa Prita Mulyasari dengan 6 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun.
Dengan putusan MA itu, Prita, yang karena pernyataannya dalam surat elektronik didakwa mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut, tidak perlu menjalani tahanan selama 6 bulan. Namun, ia harus berkelakuan baik selama 1 tahun dan tidak mengulangi perbuatannya.
“Sebagai konsumen yang merasakan ketidakpuasan atas pelayanan RS Omni, Prita berhak menyampaikan keluhannya,” kata Juru Bicara BPKN, Gunarto, melalui siaran persnya, Selasa 12 Juli 2011. “Apakah pernyataan keluh kesah Prita pada jejaring sosial di Internet termasuk kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik?”
Gunarto juga menilai putusan kasasi MA dalam kasus Prita janggal, mengingat sebelumnya MA memenangkan kasus perdata Prita dari RS Omni. Dengan kemenangan perdatanya, Prita bebas dari kewajiban membayar denda sebesar Rp 204 juta kepada RS Omni.
“Secara teoretis jika telah dinyatakan bebas dari tuntutan perdata berarti Prita tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis,” kata Gunarto lagi.
Menurutnya, keluhan yang dikemukakan Prita di Internet mengenai layanan RS Omni yang tidak memuaskan konsumen dijamin undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 20 April 2000, konsumen memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang.
Hak-hak yang dimiliki konsumen itu antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; serta hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
