TEMPO Interaktif, Mataram - Kementerian Kehutanan bekerja-sama dengan kelompok-kelompok sipil Indonesia dan internasional menggelar Konferensi Internasional Tenurial Hutan, Tata Pemerintahan dan Tata Wirausaha Kehutahan. Konferensi yang berlangsung 11-15 Juli 2011 di Senggigi, Lombok, itu dihadiri sekitar 15 negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
"Konferensi ini hal penting dalam sejarah karena untuk pertama kalinya Kementerian Kehutanan bersama kelompok-kelompok sipil mengakui adanya masalah kepemilikan hutan, terutama di Indonesia, dan duduk bersama membahasnya,” kata Asep Yunan Firdaus, Koordinator Media Kelompok Sipil Konferensi Tenurial, Senin, 11 Juli 2011.
Konferensi ini akan membahas lima masalah utama kehutanan saat ini, yaitu konflik antara pemerintah, masyarakat lokal, dan industri terkait kehutanan; terbatasnya akses pengelolaan hutan ke masyarakat; tuntutan reformasi di lembaga kehutanan/ Kementerian Kehutanan; kepastian hukum atas kawasan hutan; dan reformasi Undang-undang Agraria dan Sumber Daya Alam.
Hedar Laudjeng dari Dewan Kehutanan Nasional Bagian Masyarakat menyatakan semua konflik antara pemerintah, industri, dan masyarakat di Indonesia terkait kehutanan, terutama berakar pada perundang-undangan yang belum jelas. Undang-undang Kehutanan di Indonesia, menurut dia, masih bias dengan hukum kolonial sehingga tidak ramah terhadap masyarakat setempat. Akibatnya, potensi konflik masyarakat dengan pemerintah dan industri sangat tinggi.
Hedar menyimpulkan tata batas hukum kehutanan Indonesia yang belum jelas juga menjadi masalah. Saat ini, baru sekitar 14 juta hektare hutan yang selesai diakui secara hukum dalam tata batas kehutanan atau hanya 10,5 persen dari total luas kawasan kehutanan. ”Karena itu, konferensi ini adalah kesempatan bagi semua pihak mendengarkan semua masalah yang ada dan bertukar pikiran bagaimana menyelesaikannya,” katanya.
SUPRIYANTHO KHAFID
Berita terkait
Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
25 Januari 2024
Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.
Baca SelengkapnyaPengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
10 November 2023
Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia
3 Oktober 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaKadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan
20 Februari 2023
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.
Baca SelengkapnyaKLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
14 Februari 2023
KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.
Baca SelengkapnyaKLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol
21 Juli 2022
KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri
Baca SelengkapnyaINFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis
14 Juli 2022
Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2
26 Maret 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.
Baca SelengkapnyaUMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor
10 Februari 2022
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka program kelas pusat keunggulan atau center of excellence (CoE) minyak asiri alias essential oil.
Baca SelengkapnyaIzin Konsesi Hutan Anak Usaha Barito Pacific Dicabut, Imbas ke Perseroan?
15 Januari 2022
PT Rimba Equator Permai adalah anak usaha Barito Pacific di bidang kehutanan, termasuk pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman industri.
Baca Selengkapnya