TEMPO Interaktif, Jakarta - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat atau Nasdem. Surat pengunduran diri tertanggal 6 Juli itu ditujukan kepada inisiator, deklarator, pengurus, dewan pertimbangan, dewan pakar, dan seluruh aktivis Nasdem. "Saya menyatakan mengundurkan diri, baik sebagai inisiator nasional maupun sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan anggota Nasional Demokrat," tulis Sultan pada alinea terakhir surat tersebut.
Kopi surat pengunduran yang Tempo dapatkan dari sumber terpecaya tersebut menggunakan logo Keraton Yogyakarta pada kepala surat halaman pertama. Di bawah logo tersebut, tertulis nama Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan huruf cetak tebal. Pada kaki surat tertulis: The Yogyakarta Royal Palace Keraton Yogyakarta, disusul alamat dan nomor telepon.
Pada halaman kedua atau yang terakhir terdapat tanda tangan Sultan di bawah tulisan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam huruf kapital.
Dalam surat itu, Sultan menyatakan keberatan dengan lahirnya Partai Nasdem yang didaftarkan ke Dinas Kesbang Linmas di daerah-daerah dan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat pusat. Partai Nasdem, yang didirikan oleh aktivis ormas Nasdem dengan menggunakan logo, warna, dan tagline yang hampir sama dengan ormas Nasdem, menurut Sultan, sulit untuk menyatakan bahwa partai ini tak ada hubungan dengan ormas Nasdem.
"Menurut hemat saya, setiap pengambilan keputusan organisasi yang bersifat mendasar secara prinsipiil harus berlandaskan visi dan misi kelahirannya yang mengedepankan kebersamaan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kebersamaan," tulis Sultan lagi.
Di awal surat, Sultan mengingatkan bahwa organisasi yang dideklarasikan oleh dirinya bersama Surya Paloh, dengan dukungan 45 tokoh lintas partai pada 1 Februari 2010 itu, merupakan wujud keprihatinan atas reformasi yang belum juga menampakkan hasil. Ormas ini diharapkan menjadi wadah bagi gerakan perubahan dan wahana restorasi Indonesia.
Untuk tujuan tersebut, menurut Sultan, Nasdem mereka gagas sebagai ormas yang mengerti politik. "Namun, bukan berbentuk parpol," tulis Sultan.
Bersama Surya Paloh, Sultan merupakan penggagas pendirian Nasdem. Saat ini Surya Paloh menjabat Ketua Umum Nasdem dan Sultan Ketua Dewan Pertimbangan. Pada kolom deklarator di website resmi Nasdem, nama Sultan berada para urutan kedua setelah Surya Paloh. Keduanya disebut sebagai inisiator nasional.
Tempo mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada pihak ormas Nasdem di Jakarta, tapi gagal. Sekjen Syamsul Muarif menolak memberi komentar karena sedang sakit dan saat ini non-aktif dari kepengurusan. "Tanya kepada Pak Ferry Mursyidan Baldan," katanya. Tapi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasdem itu juga tak bisa dihubungi. Telepon selulernya tak diangkat. Pesan pendek yang dikirim pun tidak dibalas.
Sultan pun belum bisa dihubungi untuk konfirmasi. Tapi Tempo berhasil menghubungi istri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang sedang berada di Jakarta. GKR Hemas mengaku belum tahu soal pengunduran diri ini. "Dapat info dari mana? Setahu saya Bapak baru saja meresmikan Nasdem di Kalimantan," katanya.
ROFIUDDIN | PITO AGUSTIN RUDIANA | PHILIPUS PARERA
Berita terkait
Cerita dari Kampung Arab Kini
12 hari lalu
Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaBegini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X
15 hari lalu
Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi
Baca SelengkapnyaKisah Pencak Silat Merpati Putih, Bela Diri Keluarga Keraton yang Dibuka ke Masyarakat Umum
31 hari lalu
Sejumlah teknik dan jurus pencak silat awalnya eksklusif dan hanya dipelajari keluarga bangsawan. Namun telah berubah dan lebih inklusif.
Baca SelengkapnyaMenengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta
51 hari lalu
Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755
Baca SelengkapnyaNyepi Di Candi Prambanan, Polisi Berkuda Patroli dan Tiga Akses Masuk Dijaga Bregada
53 hari lalu
Kawasan Candi Prambanan Yogyakarta tampak ditutup dari kunjungan wisata pada perayaan Hari Raya Nyepi 1946, Senin 11 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah
56 hari lalu
Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaSultan HB X Beri Pesan Untuk Capres Pasca-Coblosan: Semua Perbedaan dan Gesekan Juga Harus Selesai
14 Februari 2024
Sultan HB X seusai mencoblos hari ini memberikan pesan agar usai Pemilu, semua permasalahan, perbedaan antarcapres selesai.
Baca SelengkapnyaBadai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan
20 Januari 2024
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.
Baca SelengkapnyaTahun Ini Usia Cirebon Lebih Muda, Apa Sebabnya?
9 Januari 2024
Melalui hasil rapat panitia khusus disepakati ulang tahun Cirebon jatuh pada 1 Muharram 849 Hijriah
Baca Selengkapnya