TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan Jembatan Selat Sunda segera dibangun di masa pemerintahan Presiden SBY. Hal itu menurutnya sudah lama menjadi perhatian Presiden. Jika benar-benar terwujud, hal itu akan menjadi salah satu legacy (warisan) bangsa.

"Sejak 2008 SBY concern dengan Jembatan Selat Sunda. Kalau bisa kita mulai pembangunan pada periode SBY sampai 2014, akan jadi monumen yang sangat historis," katanya saat membuka seminar tentang rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda di Kantor DPP Demokrat Jakarta, Rabu 22 Juni 2011.

Anas mengatakan pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah lama diharapkan. Ia mengingatkan agenda ke depan harus lebih maju dari harapan dan rencana-rencana saat ini.

Menurut Anas, jembatan ini juga bukan sekadar bangunan fisik, tapi lebih besar dari jembatan itu sendiri. Jembatan yang menghubungan Pulau Jawa dan Sumatra itu adalah peristiwa integrasi nasional, ekonomi dan alat untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, migrasi penduduk, budaya, dan segala dinamika Jawa-Sumatra.

"Peristiwa itu akan menentukan masa depan Indonesia dalam pengertian yang komprehensif," katanya. Apalagi 80 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra.

Direktur Jenderal Bina Marga Joko Muryanto mengatakan, Jawa dan Sumatra menyumbang 80 persen total PDB dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Rute Merak-Bakauheni sangat padat dan strategis. Peningkatan lalu lintas di jalur ini mengakibatkan sering terjadi antrean.

"Layanan feri dirasa makin tidak optimal," katanya. Pembangunan jembatan diperlukan untuk meningkatkan pembangunan wilayah antarpulau. Jembatan Selat Sunda diharapkan menjadi jalan keluar untuk mobilitas yang sangat tinggi di jalur itu.

KARTIKA CANDRA