TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jaksa Agung Basrief Arief menyelesaikan kasus besar yang telah menjadi perhatian publik. Ada tiga kasus yang disampaikan ICW ketika bertandang ke Kejaksaan Agung, Selasa, 14 Juni 2011.
Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, tiga kasus besar itu adalah, kasus korupsi putusan bebas Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin Maryono Najamuddin, yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 21,3 miliar. "Pembebasan ini menjadi kontroversi karena hakim dinilai mengabaikan sejumlah fakta hukum di persidangan," kata Emerson.
Kedua, kasus korupsi Sitem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang diduga merugikan keuangan negara Rp 420 miliar. ICW mendorong agar Kejaksaan segera meneruskan proses hukum dua tersangka terakhir yakni Yusril ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo ke pengadilan. "Biarlah pengadilan yang memutuskan apakan mereka melakukan korupsi atau tidak," kata Emerson.
Ketga, kasus korupsi internal kejaksaan, seperti indikasi korupsi dalam pengadaan barang inventaris kantor pada biro perlengkapan Kejaksaan Agung serta Indikasi korupsi pengadaan laptop. "Kami berharap kejaksaan dalam salah satu program reformasinya mendorong pembenahan internal," kata Emerson.
Disamping ketiga poin diatas, ICW berharap ditengah upaya kejaksaan mendapatkan proses renumerasi dari pemeriksaan pada tahun ini Kejaksaan lebih serius memberikan sangsi tegas terhadap jaksa nakal.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terkait
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
36 hari lalu
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Baca SelengkapnyaLelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
Baca SelengkapnyaKPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
12 Desember 2023
Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia
12 Desember 2023
Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi
12 Desember 2023
Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan
12 Desember 2023
Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.
Baca Selengkapnya