TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menyarankan agar protes terhadap kenaikan harga seperti yang disampaikan masyarakat dalam berbagai aksi unjuk rasa disalurkan ke DPR. Sehingga legislatif dapat dengan cepat membahas permintaan masyarakat itu dengan pemerintah. Salurkanlah ke DPR dahulu, kata Hamzah usai Sidang Kabinet Paripurna di Sekretariat Negara Jakarta, Senin (6/1). Hamzah menjelaskan, pemerintah sendiri tidak membahas masalah keberatan secara langsung tapi menunggu dari DPR. Sebab, undang-undang, termasuk masalah harga yang dituangkan dalam Propenas dan APBN, sudah dibahas oleh DPR. Karena itu, pemerintah hanya menjalankannya. Namun, jika ada keberatan, legislatif dapat mengajukannya lewat hak budget. Menanggapi bermunculannya aksi menentang kenaikan harga dan tarif, Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono menilai hal itu sebagai hal yang wajar. Namun, Susilo mengingatkan agar jangan sampai aksi itu mempunyai motif politik dalam arti ingin menjatuhkan pemerintah. Karena itu, secara implisit dalam sidang kabinet hari ini pemerintah akan mengupayakan dibukanya ruang dialog dengan seluruh komponen masyarakat. Jangan sampai bangsa kita menjadi lautan instabilitas yang berkepanjangan, kata dia yang juga mengingatkan agar jangan sampai ada tindakan inkonstitusional dalam aksi unjuk rasa. Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, mempersilakan jika para pekerja ikut memprotes masalah kenaikan harga dan tarif selama aksi yang dilakukan murni berasal dari keprihatinan. Untuk itu, Jacob meminta masalah unjuk rasa itu tidak lantas diprovokasi secara berlebih oleh serikat pekerja. Dia menyebut, jika nantinya ada yang menunggangi aksi tersebut, dia menilainya sebagai perbuatan makar atau melawan pemerintahan yang sah. Sidang kabinet hari ini sendiri tidak membahas secara spesifik masalah gejolak protes masyarakat mengenai kebijakan kenaikan harga dan tarif. Seperti dijelaskan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, masalah kenaikan harga sudah menjadi keputusan sehingga pembahasan sidang tetap pada agenda mengenai program pemerintah 2003. Karena itu semua sudah dianggap selesai, keputusan juga telah diambil dan sesuai dengan DPR juga, katanya. (Dede Ariwibowo-Tempo News