Majalah Garuda Belum Berpikir Banding  

Reporter

Editor

Selasa, 24 Mei 2011 17:46 WIB

TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan perdata pemilik perusahaan PT Bali Pecatu Graha, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kepada Majalah Garuda. Majalah itu dinyatakan terbukti melanggar perbuatan melawan hukum atas pemberitaan di majalah Garuda edisi Desember 2009 yang menyebutkan Tommy sebagai seorang pembunuh.

Atas perbuatannya, majelis mengharuskan keenam pihak tergugat harus membayar sebesar Rp 12,51 miliar karena terbukti melanggar pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1367 KUH Perdata. Mereka harus memuat permintaan maaf di Majalah Garuda selama 3 bulan berturut-turut dalam ukuran satu halaman.

Untuk diketahui, jumlah kerugian yang harus dibayar tergugat lebih rendah dari gugatan Tommy yaitu sebesar Rp 25 miliar. Keenam tergugat yang dijatuhi putusan adalah,PT Indo Multi Media, Taufik Darusman (Pemimpin Redaksi dan Dewan Redaksi Majalah Garuda), Sari Widiati (Redaktur Majalah Garuda), PT Garuda Indonesia, Pujobroto (Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia), dan Prasetyo Budi (Marketing Communication and Promotion Garuda Indonesia).

Pihak Garuda Indonesia menyatakan belum memutuskan mengajukan banding atas vonis itu. "Kita lapor dulu ke Garuda, setelah masa yang ditetapkan UU baru kita putuskan," kata kuasa hukum Garuda, Eri Hertiawan usai pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 24 Mei 2011.

Atas putusan itu, pihak Garuda melihat majelis hakim melewatkan satu pertimbangan fakta hukum yaitu penerjemah asing Ted Thornton yang memasukan notes di bagian akhir artikel yang menjadi permasalahan. "Tergugat sudah pernah sampaikan satu bukti bahwa final draft sudah clean, tapi setelah dari Ted muncul notes itu ke penerbit," kata Eri.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

22 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

17 Februari 2024

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

26 Desember 2023

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

19 Desember 2023

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

15 November 2023

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Baca Selengkapnya

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

21 Agustus 2023

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

18 Agustus 2023

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

14 Juli 2023

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.

Baca Selengkapnya

Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

21 Juni 2023

Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?

Baca Selengkapnya