KPK Minta Gaji Hakim Ad Hoc Tipikor Diperhatikan

Reporter

Editor

Sabtu, 16 April 2011 09:09 WIB

Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya. TEMPO/Kukuh S Wibowo

TEMPO Interaktif, Bandung - Aksi protes hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas harus jadi perhatian semua pihak. "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Mahkamah Agung serta Dewan Perwakilan Rakyat, hendaknya mendudukan hakim adhoc Tipikor secara proporsional," kata Busyro di Bandung, Sabtu (16/4).

Saat ini sudah ditetapkan 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia mengharapkan tak muncul masalah di sana-sini. Dia menyarankan, Mahkamah Agung sebagai induk para hakim harus mengambil banyak pelajaran dari aksi unjuk rasa hakim. "Ini soal kesejahteraan, hakim kan pejabat negara," kata dia. Soal kesejahteraan hakim bisa berpengaruh pada pemberantasan korupsi. "Kalau kerja tidak tenang, bagaimana mereka memutus kasus korupsi," kata Busyro.

Kamis lalu, lima hakim ad hoc Tipikor Suraya mendatangi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya. Mereka menagih janji gaji empat bulan yang belum dibayar.

DIANING SARI

Keterlambatan Gaji Mahkamah Agung

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

21 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

2 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

3 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

8 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

9 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

9 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya