Garut Dapat Alokasi Dana Rp 9,5 Miliar untuk Ibu Hamil
Kamis, 14 April 2011 16:29 WIB
TEMPO Interaktif, Garut -Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengaku mendapatkan jatah sebesar Rp9,5 miliar untuk ibu hamil. Dana itu diberikan Kementerian Kesehatan untuk program persalinan gratis selama tahun 2011. “Dananya belum sampai ke Garut, itu hanya alokasi saja dari Kementerian untuk Garut,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Herdi Hidayat, Kamis 14 April 2011.
Menurut dia, saat ini pihaknya tengah berkonsultasi dengan Kementerian untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut. Salah satunya dengan membuka account rekening. Dana bantuan ini rencana sudah dapat diterima Kabupaten Garut paling lambat Mei mendatang.
Namun, Herdi mengaku, proses persalinan gratis telah bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama ibu hamil yang proses persalinannya di Pusat Kesehatan Masyarakat setempat. “Meski dana belum ada tapi program ini sudah berjalan, klaimnya nanti akan dibayar setelah dana turun,” ujarnya.
Herdi menambahkan, dana itu untuk 65 unit Puskesmas dan jaringannya seperti Pustu, Poskesdes serta bidan praktek yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sementara untuk persalinan gratis di rumah sakit akan mendapatkan bantuan tersendiri dari Kementerian.
Setiap ibu hamil akan mendapatkan bantuan sebesar Rp400-500 ribu. Dana itu di antaranya untuk pemeriksaan kandungan ibu hamil maksimal empat kali dengan biaya setiap kali pemeriksaan sebesar Rp10 ribu. Sedangkan sisanya untuk biaya persalinan sebesar Rp350 ribu dan Rp500 ribu untuk persalinan yang menggunakan alat medis lainnya seperti operasi caesar.
Bantuan ini diberikan kepada semua ibu hamil tanpa mengenal status ekonomi. Sebab, program yang diluncurkan pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi pada saat persalinan.
Herdi menilai, jumlah bantuan program persalinan gratis yang diberikan ini tidak akan mengakomodasi seluruh ibu hamil di daerahnya. Menurut dia, bantuan itu hanya mampu membiayai sekitar 30 ribu ibu hamil saja, karena berdasarkan data tahun sebelumnya jumlah persalinan di daerahnya mencapai 40 ribu orang. “Bantuan ini masih minim, tapi bagi ibu hamil yang belum terakomodasi akan dibiayai oleh Jamkesda yang bersumber dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, program persalinan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut belum berjalan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Garut, Maskut Farid, menyatakan alasan belum dilaksanakannya program ini karena pihaknya belum mengetahui payung hukum pelaksanaan program tersebut. “Sampai sekarang kita masih menunggu petunjuk pelaksanaannya, saya takut dipersalahkan kalau ini dilakukan sebelum ada aturan yang jelas,” ujarnya.
SIGIT ZULMUNIR
Menurut dia, saat ini pihaknya tengah berkonsultasi dengan Kementerian untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut. Salah satunya dengan membuka account rekening. Dana bantuan ini rencana sudah dapat diterima Kabupaten Garut paling lambat Mei mendatang.
Namun, Herdi mengaku, proses persalinan gratis telah bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama ibu hamil yang proses persalinannya di Pusat Kesehatan Masyarakat setempat. “Meski dana belum ada tapi program ini sudah berjalan, klaimnya nanti akan dibayar setelah dana turun,” ujarnya.
Herdi menambahkan, dana itu untuk 65 unit Puskesmas dan jaringannya seperti Pustu, Poskesdes serta bidan praktek yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sementara untuk persalinan gratis di rumah sakit akan mendapatkan bantuan tersendiri dari Kementerian.
Setiap ibu hamil akan mendapatkan bantuan sebesar Rp400-500 ribu. Dana itu di antaranya untuk pemeriksaan kandungan ibu hamil maksimal empat kali dengan biaya setiap kali pemeriksaan sebesar Rp10 ribu. Sedangkan sisanya untuk biaya persalinan sebesar Rp350 ribu dan Rp500 ribu untuk persalinan yang menggunakan alat medis lainnya seperti operasi caesar.
Bantuan ini diberikan kepada semua ibu hamil tanpa mengenal status ekonomi. Sebab, program yang diluncurkan pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi pada saat persalinan.
Herdi menilai, jumlah bantuan program persalinan gratis yang diberikan ini tidak akan mengakomodasi seluruh ibu hamil di daerahnya. Menurut dia, bantuan itu hanya mampu membiayai sekitar 30 ribu ibu hamil saja, karena berdasarkan data tahun sebelumnya jumlah persalinan di daerahnya mencapai 40 ribu orang. “Bantuan ini masih minim, tapi bagi ibu hamil yang belum terakomodasi akan dibiayai oleh Jamkesda yang bersumber dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, program persalinan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut belum berjalan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Garut, Maskut Farid, menyatakan alasan belum dilaksanakannya program ini karena pihaknya belum mengetahui payung hukum pelaksanaan program tersebut. “Sampai sekarang kita masih menunggu petunjuk pelaksanaannya, saya takut dipersalahkan kalau ini dilakukan sebelum ada aturan yang jelas,” ujarnya.
SIGIT ZULMUNIR
