TEMPO Interaktif, Jakarta:Kapolri Jenderal Pol Da’i Bachtiar mengatakan, tidak akan melakukan pemulangan secara paksa Laskar Jihad di Maluku. Ia lebih mengutamakan sosialisasi kesepakatan Malino II. Da’i yakin suatu saat kelompok tersebut akan sadar dan menghentikan konflik kekerasan . ”Ini yang terbaik,” kata Kapolri usai mengadakan pertemuan dengan Ketua MA Bagir Manan di gedung MA, Jakarta, Jumat (15/2). Sebelumnya Laskar Jihad yang berada di Maluku menyatakan tidak akan keluar dari wilayah itu, sebagaimana salah satu butir kesepakatan Malino. Mereka merasa tidak terikat perjanjian Malino, karena tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Disinggung mengenai ledakan di Maluku pasca perundingan Malino, Kapolri menilai itu adalah upaya-upaya provokasi. ”Itu biasa,” kata Da’i. Dalam setiap upaya perdamaian atau penghentian kekerasan, selalu saja ada pihak-pihak yang tidak suka dan ingin menggagalkannya. Kapolri membantah bahwa pemerintah sebagai mediator tidak melibatkan kelompok tertentu seperti Republik Maluku Selatan (RMS) dan Laskar Jihad. ”Kami telah berusaha secara maksimal melalui berbagai pertemuan pendahuluan,” kata Da’i. Dalam pertemuan pendahuluan pemerintah telah mengajak semua kelompok yang ada di Maluku, terutama yang ada di tingkatan bawah.”Tapi mereka tidak mau hadir,” kata dia. Da’i merasa tidak khawatir terhadap kelompok itu, karena jumlah mereka tidak terlalu banyak. Apalagi, berdasar informasi yang diperoleh Polri, sebagian besar anggota mereka justru menyatakan ingin menghentikan kekerasan dan konflik. Pemerintah, kata Da’i, akan menggunakan hukum positif bila mereka tetap tidak bersedia meletakkan senjata. “Setiap warga negara yang tidak berhak memiliki senjata api harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” papar dia. Pada dasarnya, Da’i melanjutkan, penegakan hukum adalah kewajiban pemerintah. Dengan modal dasar kesepakatan Malino itu, proses penegakan hukum lebih mudah dilakukan. (Retno-Tempo News Room)