Ba'asyir Tak Percaya Umar Patek Tertangkap di Pakistan  

Reporter

Editor

Kamis, 31 Maret 2011 10:13 WIB

Umar Patek. TEMPO/Edi Wahyono

TEMPO Interaktif, Jakarta - Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir meragukan Umar Patek yang ditangkap pihak keamanan di Pakistan, 2 Maret 2011 lalu. "Kenapa bisa ditangkap di Pakistan? akal kurang bisa menerima," kata Ba'asyir usai meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini Kamis 31 Maret 2011.

Keraguan itu muncul, karena kabar kemunculan Umar Patek yang berpindah-pindah antar negara dinilai Ba'asyir kurang masuk akal. Sebagai buronan kelas kakap, sangat aneh bila Umar bebas bergerak kemana-mana.

"Ini aneh, tahu-tahu (ada) di Pakistan. Semudah itu meloncat sana sini. Apalagi dituduh terlibat Bom Bali 1. Betul atau tidak yang namanya Umar Patek itu," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo itu.

Dia sendiri mengaku tak mengenal dekat dengan buronan yang dihargai US$ 1 juta oleh Pemerintah Amerika Serikat itu. Ba'asyir hanya mendengar Umar Patek pernah tinggal di Filipina Selatan. Kalau pun ada fotonya, ia pun belum tentu mengenalinya.

Seharusnya, kata Ba'asyir, sebagai orang Indonesia Umar Patek beredar di Indonesia. "Apalagi terlibat Bom Bali-1 tentunya berputar-putar di Indonesia."

Hingga kini kebenaran Umar Patek ditangkap di Pakistan masih belum jelas. Kepolisian RI telah mengirim sebuah tim ke Pakistan untuk melakukan cek fisik terhadap orang yang dikabarkan sebagai Umar Patek ini.

DIANING SARI

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

11 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya