TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengaku tak terkejut dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak mau didikte pihak manapun untuk segera melakukan perombakan kabinet dan koalisi. “Kita sudah tahu Presiden begitu,” kata Mubarok usai menghadiri diskusi nasional Forum Renovasi Indonesia bersama lintas partai di hotel Blue Sky, Jakarta, Jumat 11 Maret 2011.

Menurut Mubarok, persoalan perombakan kabinet dan koalisi memang sepenuhnya berada di tangan Presiden walaupun partainya terus mendesak agar koalisi dirombak. “itu memang prerogratif Presiden,” katanya.

Ihwal kesepakatan koalisi, Mubarok mengatakan Partai Demokrat menginginkan kesepakatan dalam koalisi diperketat. “Supaya tiga setengah tahun ke depan tak ada lagi hiruk pikuk politik. Yang ada kerja,” kata Mubarok.

Usulan pembaruan kontrak politik dalam koalisi, diajukan lantaran tak semua partai anggota koalisi memiliki kesamaan sikap dalam hal penggunaan hak angket mafia pajak. Partai yang berbeda sikap dengan koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar, yang setuju dengan usulan pembentukan panitia khusus hak angket mafia pajak di DPR. Sikap dua partai ini berseberangan dengan partai koalisi lain seperti Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

ANANDA BADUDU