DPR Gelar Rapat Soal Industri Pertahanan

Reporter

Editor

Senin, 7 Maret 2011 12:24 WIB

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan empat orang menteri, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI untuk membahas revitalisasi industri pertahanan. Keempat menteri itu adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

"Industri pertahanan kita perlu dikembangkan melalui revitalisasi industri pertahanan. Keputusan Presiden nomor 42/2010 adalah dasar hukum untuk membangun industri pertahanan," kata Purnomo mengawali paparan kepada para anggota dewan di Gedung DPR hari ini, Senin 7 Maret 2011.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri, Mahfudz Siddiq, dan diikuti oleh lebih dari separuh anggota komisi. Dimulai sejak pukul 10.00 WIB, hingga saat ini rapat masih berlangsung dengan lontaran pertanyaan dari sejumlah anggota dewan kepada para menteri.

Selain empat orang menteri, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo, tampak hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin.


MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

6 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

75 Tahun Hubungan Diplomatik, India dan Indonesia Adakan Pameran dan Seminar Industri Pertahanan

2 hari lalu

75 Tahun Hubungan Diplomatik, India dan Indonesia Adakan Pameran dan Seminar Industri Pertahanan

Pameran sekaligus seminar Industri Pertahanan ini dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik India-Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya