Marzuki Yakin DPR Sebulan Bisa Selesaikan 20 RUU

Reporter

Editor

Jumat, 4 Maret 2011 18:54 WIB

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan optimismenya bahwa Dewan akan menyelesaikan 20 RUU dalam waktu sekitar satu bulan. "Sebanyak 20 RUU kami rencanakan selesai dalam masa sidang ini, yang akan ditutup 4-5 pekan ke depan," kata Marzuki dalam temu pers, Jumat (4/3), di ruang pers Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 yang disusun bersama antara DPR dan pemerintah, sebanyak 70 RUU direncanakan disahkan sebelum akhir tahun. Namun Marzuki menyiratkan beratnya target penyelesaian target tersebut. "Akhir tahun nanti kami prediksikan bisa menyelesaikan separoh dari target 70," kata dia. Sisa target prolegnas 2011 tersebut, lanjut Marzuki, diharapkan paling tidak bisa diselesaikan di awal masa sidang berikutnya.

Dia melanjutkan, dari target penyelesaian 20 RUU dalam waktu sebulan itu, ada beberapa RUU yang dinilai memiliki isu seksi karena menyangkut isu publik yang berkembang di masyarakat. RUU tersebut diantaranya adalah RUU Keistimewaan DIY Yogyakarta, RUU Partai Politik, RUU Pemerintahan Daerah, serta sejumlah RUU lainnya.

Sekadar mengingatkan, pada 2010, jumlah RUU yang menjadi Prolegnas juga berjumlah 70 RUU. Namun, hingga akhir tahun 2010, Dewan hanya mampu mengesahkan kurang dari 10 rancangan menjadi undang-undang.

Amirullah

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya