TEMPO Interaktif, Jambi - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, mempertanyaakanpenyelesaian kasus penembakan oleh anggota Brimob Polda Jambi, sehingga menewaskan Ahmad Adam, 45 tahun, warga Desa/Kecamatan, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi, 11 Agustus 2010.

"Hampir lima bulan berjalan, tapi kasus penembakan itu tak kunjung terselesaikan, tak satu pun anggota Brimob yang dijadikan sebagai tersangka," kata Arif Munandar, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, kepada Tempo, Jumat (4/3).

Padahal, kata dia, jelas-jelas korban tewas dengan kepala tertembus peluru tajam dari aparat, ketika mengamankan aksi warga memblokir Sungai Pangabuan Sebagai bentuk protes terhadap PT Wirakarya Sakti, (WKS) yang dituding telah menyerobot lahan milik mereka.

Kejadiannya bermula ketika ratusan orang warga Senyerang melakukan pemblokiran Sungai Pangabuan untuk menghambat lajunya masuk kapal-kapal barang pengangkut kebutuhan PT WKS. Kapal pengangkut barang tersebut ternyata sudah mendapat pengamanan beberapa personil Brimob Polda Jambi.

Warga dengan bringas berupaya menghalau dan mencoba menghentikan kapal yang melalui jalur sungai itu, antara lain dengan melempar benda keras dan bom molotop. Merasa terancam, aparat yang sebelumnya sudah dilengkapai persenjataan organis menembak ke arah korban, dan akhirnya mengenai kening Ahmad Adam hingga tembus kepala bagian Belakang.

"Kami meminta keadilan dan pelaku supaya diadili sesuai hukum berlaku, karena korban merupakan salah seorang anggota kami yang memperjuangkan haknya, karena lahan pertanian warga Senyerang sudah diserobot PT WKS", kata Aidil Fitri, Ketua Persatuan Petani Jambi.

Untuk mengusut kasus ini, Komnas HAM pada 1 Maret lalu sudah turun ke lokasi untuk melakukan investigasi terhadap kejadian penembakan tersebut.

Konflik warga dengan PT WKS karena warga meminta perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri tersebut, menyelesaikan permasalahan lahan seluas sekitar 7.224 hektare yang diserobot PT WKS tersebut.

Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya untuk memediasi upaya penyelesaian konflik lahan ini, tapi belum menunjukkan kemajuan berarti. PT WKS sebelumnya juga telah menawarkan menyelesaian masalah ini dengan cara pola kemitraan, namun hingga kini belum ada kelanjutannya.

Aidil Fitri menilai, lambannya penyelesaian konflik ini, akibat pemerintah tidak sungguh-sungguh dan kurang tegas dalam menentukan sikap, "Bahkan kami menilai pemerintah daerah lebih berpihak pada perusahaan ketimbang masyarakat", katanya.

Sementara itu, Ajun Komisaris Besar Almansyah, Juru Bicara Polda Jambi, kepada wartawan, mengemukakan jika pihaknya masih mengusut peristiwa tersebut.

Syaiful Bakhori