Komodo Dieliminasi dari 7 Kejaiban Dunia, Ini Kronologi Versi Pemerintah
Minggu, 6 Februari 2011 07:37 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah membeberkan kronologi bagaimana Komodo diancam untul dianulir dari finalis Tujuh Keajaiban Alam yang diselenggarakan yayasan New7Wonders (N7W).
Awalnya pemerintah ditawari ikut dalam kompetisi (N7W) pada 2010 lalu. Ada tiga obyek yang potensial yakni Danau Toba, di Sumatera Utara, Anak Krakatau dan Komodo.
Masing-masing didaftarkan dengan membayar biaya sebesar US$ 199. Namun, yang lolos hanya Komodo. Sejak itu Komodo pun dikampanyekan agar mendapat suara terbanyak dalam kompetisi N7W.
New7Wonders merupakan yayasan internasional yang mengampanyekan keindahan alam di berbagai belahan bumi untuk dilestarikan.
Setelah Komodo terpilih, pemerintah mendaftarkan Komodo karena keunikan binatang purba tersebut. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia, dengan panjang rata-rata 2 hingga 3 meter.
Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang menjadi habitat komodo sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan Dunia oleh UNESCO.
"Kita ikut New7Wonders hanya agar lebih populer saja," kata Sapta Nirwandar, Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaaan dan Pariwisata, Sabtu (5/2).
Karena Komodo terpilih, N7W menawari pemerintah untuk menjadi tuan rumah deklarasi Tujuh Keajaiban Dunia baru itu. Pemerintah mengaku tertarik. Sayangnya, syaratnya cukup berat yakni membayar uang perijinan sebesar US$ 10 juta, ditambah dengan biaya operasional sebesar US$ 35 juta.
Pemerintah perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan DPR karena terkait persetujuan anggaran. Selain itu pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk ikut lelang menjadi salah satu kandidat tuan rumah.
Surat kesediaan belum diteken, rupanya N7W menunjuk pemerintah sebagai pihak yang diminta menjadi tuan rumah melalui surat yang disampaikan pada tanggal 6 Desember 2010. Surat yang ditandatangani Direktur N7W Jean-Paul de la Fuente itu, disebutkan biaya perizinan sebesar US$ 10 juta.
Penunjukkan itu tanpa melalui lelang atau prosedur apapun. "Kami belum bisa jawab, karena harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR dulu," kata Sapta.
Tiga minggu kemudian atau pada tanggal 29 Desember 2010, N7W kembali menyurati Kementerian yang mengancam mengeliminasi Komodo jika pemerintah tidak segera menyelesaikan rencana menjadi tuan rumah deklarasi pada 11 November 2011.
Aqida Swamurti
Awalnya pemerintah ditawari ikut dalam kompetisi (N7W) pada 2010 lalu. Ada tiga obyek yang potensial yakni Danau Toba, di Sumatera Utara, Anak Krakatau dan Komodo.
Masing-masing didaftarkan dengan membayar biaya sebesar US$ 199. Namun, yang lolos hanya Komodo. Sejak itu Komodo pun dikampanyekan agar mendapat suara terbanyak dalam kompetisi N7W.
New7Wonders merupakan yayasan internasional yang mengampanyekan keindahan alam di berbagai belahan bumi untuk dilestarikan.
Setelah Komodo terpilih, pemerintah mendaftarkan Komodo karena keunikan binatang purba tersebut. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia, dengan panjang rata-rata 2 hingga 3 meter.
Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang menjadi habitat komodo sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan Dunia oleh UNESCO.
"Kita ikut New7Wonders hanya agar lebih populer saja," kata Sapta Nirwandar, Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaaan dan Pariwisata, Sabtu (5/2).
Karena Komodo terpilih, N7W menawari pemerintah untuk menjadi tuan rumah deklarasi Tujuh Keajaiban Dunia baru itu. Pemerintah mengaku tertarik. Sayangnya, syaratnya cukup berat yakni membayar uang perijinan sebesar US$ 10 juta, ditambah dengan biaya operasional sebesar US$ 35 juta.
Pemerintah perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan DPR karena terkait persetujuan anggaran. Selain itu pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk ikut lelang menjadi salah satu kandidat tuan rumah.
Surat kesediaan belum diteken, rupanya N7W menunjuk pemerintah sebagai pihak yang diminta menjadi tuan rumah melalui surat yang disampaikan pada tanggal 6 Desember 2010. Surat yang ditandatangani Direktur N7W Jean-Paul de la Fuente itu, disebutkan biaya perizinan sebesar US$ 10 juta.
Penunjukkan itu tanpa melalui lelang atau prosedur apapun. "Kami belum bisa jawab, karena harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR dulu," kata Sapta.
Tiga minggu kemudian atau pada tanggal 29 Desember 2010, N7W kembali menyurati Kementerian yang mengancam mengeliminasi Komodo jika pemerintah tidak segera menyelesaikan rencana menjadi tuan rumah deklarasi pada 11 November 2011.
Aqida Swamurti
