Pemerintah, lanjut Agus, khawatir dan tak siap menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Dampak yang harus dihadapi pemerintah, diantaranya adalah masyarakat harus siap mengantri untuk membeli bahan bakar, atau mengalami pemadaman listrik tiba-tiba. Risiko ini harus ditanggung karena pemerintah sudah tidak punya cukup dana untuk membeli BBM. Selain itu, juga karena cadangan minyak bumi yang sudah sangat tipis. Cadangan minyak bumi Indonesia, kata Agus hanya akan cukup untuk tiga sampai enam bulan. Kalaupun dihemat, paling lama hanya bisa bertahan satu tahun. Risikonya, “masyarakat harus siap antri. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap keadaan ini saya tidak tahu,” ujar dia dengan nada pesimis.
Menurut Agus, setiap tahun pemerintah membutuhkan dana segar sebesar US$ 570 juta untuk membiayai kebutuhan BBM. Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut dia, pemerintah harus menciptakan suasana yang tenang.
Mengenai anggaran untuk kenaikan BBM yang telah terlanjur masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Agus, bisa ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya. Asal saja, APBN belum ditandatangani.(Ira Kartika MB)
