Partai Persatuan Pembangunan (PPP). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi PPP tidak melihat adanya kemungkinan gerakan pemakzulan dalam hak angket perpajakan. Fraksi berlambang Kabah ini menilai guliran angket hanya untuk selesaikan masalah pajak. "Tidak ada urusannya dengan presiden," ujar Romahurmuzzy, anggota Fraksi PPP melalui pesan pendek yang diterima Tempo, Senin (31/1).
Menurut Romy, begitu panggilan akrabnya, polemik angket DPR murni untuk menyelesaikan permasalahan terkait perpajakan. Salah satunya adalah soal penerimaan negara yang tidak maksimal dari sektor pajak.
Pansus, kata Romy, bertujuan tidak hanya untuk mengetahui alasan kebijakan soal perpajakan. Namun juga terkait oknum para pegawai atau pejabat pajak yang selama ini membuat pajak di Indonesia menjadi bermasalah.
Polemik soal pembentukan pansus angket perpajakan menghangat setelah politisi dari Demokrat dan PKB mundur. Beberapa kalangan pengamat politik menilai gerakan ini akan gembos karena ada kemungkinan diselesaikan melalui konsolidasi di setgab. Namun, dua fraksi anggota setgab, Golkar dan PKS, tetap kukuh menggolkan usulan angket.
